Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
JAJARAN Kepolisian Resor Tangerang Selatan (Polres Tangsel) pekan lalu berhasil meringkus pelaku pemalsu sertifikat tanah.
Terkait itu, Kepala Kantor Pertanahan/BPN Tangsel , Harison Mocodompis menyampaikan apresiasi dan meminta pemalsu sertifikat tanah yang merugikan masyarakat dapat ditumpas.
"Kami mengucapkan banyak terimakasih dan apresiasi setinggi tingginya untuk kepolisian RI khususnya jajaran Polres Tangerang Selatan atas keberhasilannya mengungkap dan menangkap pelaku pemalsu sertifikat yang telah merugikan masyarakat dan pihak pihak terkait, " kata Harison Mocodompis kepada Media Indonesia di Tangsel, Kamis ( 4/11).
Seperti diberitakan, para pelaku diduga turut serta atau bersama-sama membuat dan menggunakan sertifikat yang diduga palsu untuk digadaikan ke pihak lain agar mendapatkan keuntungan.
Kasus itu terungkap setelah adanya informasi dari warga masyarakat telah menerima gadai Sertifikat Hak Milik atas nama M. Y dengan nilai Rp60 juta dengan jaminan diduga palsu.
Selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan melakukan pengecekan sertifikat yang dijaminkan setelah pengecekan ke Kantor BPN Kotamadya Jakarta Selatan ternyata buku Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut bukan dikeluarkan BPN.
Baca juga : LBH DPN Lapor 300 Aduan Terkait Pinjol Ilegal ke PMJ
Selain itu, tersangka M.P seorang ibu rumah tangga, juga menjaminkan SHM yang sama atas nama M.Y kepada korban lain dengan nilai Rp70.juta.
Harison menegaskan kelompok pemalsu sertifikat harus ditumpas habis karena bisa jadi bagian dari mafia tanah yang meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat sebagai penerimaan layanan pertanahan maupun pemerintah dalam hal ini KementerianATR/BPN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
"Kami mengajak masyarakat untuk lebih waspada dengan segala modus operandi kelompok pemalsu ini dan mencegah potensi pemalsuan dengan cara melakukan pengecekan langsung ke kantor Pertanahan jika akan melaksanakan proses peralihan hak atas tanah atau pelayanan dibidang Pertanahan lainnya, " papar Harison.
Dikatakan Kantor Pertanahan Tangsel menyediakan layanan Pertanahan di kantor Pertanahan, mall pelayanan publik yang disiapkan Pemkot Tangsel serta layanan konsultasi dan pengaduan langsung maupun melalui portal sultantangsel.id yang memberikan kesempatan masyarakat bertatap muka secara daring yang tersedia dalam portal layanan tersebut.
Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan semua kemudahan tersebut untuk kebutuhannya.
"KementerianATR/BPN siap memberikan pelayanan berdasarkan nilai nilai melayani, profesional dan terpercaya," pungkas Harison yang pernah menjadi pejabat kehumasan Kementerian ATR/BPN pusat itu.(OL-7)
Pelaku mencuri helm yang ditaruh di atas motor milik pengunjung toko. Dari rekaman CCTV itu, polisi kemudian menyelidikinya hingga mengetahui keberadaan pelaku.
Pengembangan Trops, kawasan destinasi kuliner di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten terus dilakukan.
Marshel Widianto menganggap kritikan terhadapnya yang akan maju di Pilkada Tangsel sebagai bentuk respect terhadapnya.
Sembilan tandon yang dibangun yakni Tandon Lengkong Karya, Kolam Retensi Griya Asri di Serpong Utara, Kolam Retensi Kampung Bulak, Tandon Puri Sentosa, Tandon Babakan di Kecamatan Setu
Menparekraf Sandiaga, hadir dan menegaskan bahwa keberadaan Hotel Tentrem Jakarta memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.
PARTAI Gerindra mengemukakan alasan konkret memilih mendukung pasangan Ahmad Riza Patria-Marshel Widianto di Pilwakot Tangerang Selatan (Tangsel) 2024.
Penyerahan sertipikat di Kabupaten Kubu Raya ini merupakan pertama kalinya Sertipikat Tanah Elektronik diterapkan di Provinsi Kalimantan Barat.
Setelah sosialisasi ini, diharapkan masyarakat memahami alih media atau pergantian blanko dari sertifikat analog ke elektronik.
Kemenag telah bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan legalitas tanah wakaf
Perlu kewaspadaan dini, termasuk penyelamatan dokumen-dokumen penting seperti surat tanah mengantisipasi bencana.
Kebijakan sertifikat digital yang terbilang baru saat ini masih menyisakan beberapa pertanyaan yang perlu dijelaskan kepada banyak pihak terutama para notaris dan PPATK.
Menteri Agraria dan Tata Ruang AHY akan mendampingi Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur, hari ini, Selasa (30/4).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved