Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEPALA Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengungkapkan pihaknya menargetkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 akan dilakukan pada 19 November mendatang.
Andri menuturkan, pembahasan mengenai UMP 2022 telah dilakukan bersama dengan pihak buruh dan pengusaha hingga tiga kali.
"Kan pengumuman 19 November. Karena sesuai ketentuan 21 November, namun 21 November jatuhnya di hari Minggu. Kita akan umumkan pada Jumat, 19 November begitu. Tetapi secara informal kita tetap intens kepada serikat maupun kepada asosiasi," ungkapnya saat dihubungi, Senin (1/11).
Andri menjamin pihaknya akan mempertimbangkan masukkan baik dari pihak buruh maupun dari pengusaha. Diskusi-diskusi pembahasan UMP dilakukan baik secara formal maupun informal.
Baca juga : DPRD DKI Kembali Panggil Dishub dan Dirut TransJakarta Hari Ini
Ia juga meyakini dalam pembahasan UMP ini tidak hanya membahas gaji tetapi juga masalah ketenagakerjaan lainnya.
"Banyaklah permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan yang harus dibahas, tidak hanya masalah pengupahan sebenarnya," jelasnya.
Sebelumnya, buruh menginginkan adanya kenaikan UMP hingga 20% dari Rp4,4 juta menjadi Rp5,3 juta. Namun, apabila pengusaha keberatan karena adanya dampak pandemi, buruh memberikan batas yakni kenaikan UMP hanya 10% menjadi Rp4,8 juta pada tahun depan. (OL-7)
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
Kepolisian dan Dinas kesehatan Pati mengusut kasus keracunan terhadap ratusan buruh pabrik garmen.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung penuh langkah pemerintah dalam upaya memberantas judi online.
SERIKAT buruh yang tergabung dalam LKS TRIPDA Provinsi Banten sepakat untuk menolak UU P2SK dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera
POLDA Metro Jaya menangkap tiga tersangka diduga akan mengedarkan uang palsu di wilayah Jakarta Barat (Jakbar). Duit bohongan itu berwujudkan pecahan Rp100 ribu.
Penolakan tersebut merupakan hasil dari Forum Group Dicusion (FGD) yang disepakati SP KEP SPSI dari seluruh Indonesia
KOORDINATOR Majelis Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Irsyad Ade Irawan menyebut Tapera sebagai tabungan penderitaan rakyat.
Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan perusahaan di Jakarta memberikan upah sesuai dengan nilai UMP 2024 yang telah ditetapkan
Anies Baswedan mengusulkan kebijakan UMP berlaku multitahun. Syaratnya, regulasi itu disusun bersama oleh pemberi kerja, penerima kerja, dan pemerintah hingga mencapai kesepakatan.
Pemprov DKI Jakarta membuat posko pengaduan agar dapat memastikan perusahaan di Ibukota memberikan upah sesuai dengan ketentuan UMP yang berlaku yakni Rp5,06 juta.
KSPI mengklaim 5 juta buruh akan melakukan aksi unjuk rasa antara 30 November - 13 Desember memprotes kenaikan UMP hanya sebesar 1,2%-7,5%.
Dialog bipartit atau perundingan antara pekerja/serikat pekerja dan pengusaha terus didorong untuk menyelesaikan perselisihan terkait penolakan upah minimum provinsi (UMP) 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved