Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DINAS Sosial DKI Jakarta masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait kelanjutan pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST). Hingga saat ini, belum ada informasi dari pusat terkait penyaluran BST di tengah masyarakat.
"Jadi sementara kita masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat," ujar Kepala Seksi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Dinsos DKI Rizka Okie saat dihubungi, Kamis (16/9).
Rizka menjelaskan bahwa Pemprov DKI juga belum mengalokasikan anggaran untuk program BST. Pihaknya baru akan mengalokasikan anggaran untuk BST, apabila sudah ada kejelasan kelanjutan program tersebut dari pemerintah pusat.
Baca juga: Hore! Bantuan Beras PPKM Tahap II Siap Digelontorkan
"Pengajuan (anggaran) belum, karena dari pemerintah pusat juga belum ada kebijakan untuk keluarkan BST tahap selanjutnya. Kalau pemerintah pusat keluarkan BST tahap berikutnya, ya kita ikut. Nanti anggarannya baru kita siapkan," imbuh Rizka.
Hal senada diutarakan Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria. Menurutnya, belum ada kejelasan terkait pencairan BST di tengah status PPKM level 3. Sebelumnya, Pemprov DKI bersama pemerintah pusat memberikan BST sebesar Rp600 ribu untuk dua bulan, yakni Mei dan Juni.
Baca juga: Pemprov DKI Konsisten Tidak akan Beri Sanksi Warga yang Tolak Vaksin
Pencairan program tersebut dilakukan saat pemberlakuan PPKM darurat pada Juli lalu. Tepatnya ketika terjadi lonjakan kasus covid-19 memasuki gelombang kedua.
Lebih lanjut, Imam mengatakan pihaknya mendukung pencairan BST tahap selanjutnya. Sebab, program itu dapat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan akibat belum pulihnya perekonomian di Ibu Kota.(OL-11)
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Hakim Agung Yulius, kembali memimpin aksi Mahkamah Agung Peduli berupa penyaluran bantuan sosial
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
Sejumlah lansia lemas dan hampir pingsang karena terlalu lama antre berdesak-desakan untuk mendapatkan basos Kemensos sebesar Rp1,2 juta.
Warga bahkan rela panas-panasan demi mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dengan nominal bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga di atas Rp1 juta.
Bawaslu sedang menelusuri dugaan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berstiker capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Agus Pambagio turut mengomentari para menteri yang ikut berkampanye dengan membagikan bantuan sosial (bansos) dalam kontestasi politik tahun ini. Hal tersebut melanggar peraturan yang ada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved