Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SATPOL PP DKI Jakarta melakukan penindakan atas pelanggaran penggunaan masker dan pendataan buku tamu juga akan digencarkan, begitu pula dengan bentuk pelanggaran-pelanggaran PSBB lainnya, seperti pelanggaran di restoran/rumah makan, serta pelanggaran perkantoran, tempat usaha, dan tempat industri.
Sanksi yang diberlakukan berupa kerja sosial, denda, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin usaha.
Berdasarkan laporan harian Satpol PP Provinsi DKI Jakarta pada 20 Juni 2021 pukul 18.00 WIB, telah dilakukan penertiban, terdiri dari operasi masker, penertiban pada restoran, rumah makan, warung makan, dan kafe, serta pada perkantoran, tempat kerja, dan tempat usaha dengan total denda sebesar Rp9,9 juta.
"Selain itu, terdapat 122 restoran, rumah makan, warung, makan, dan kafe yang dilakukan penghentian sementara. Serta 7 perkantoran, tempat kerja, dan tempat usaha yang juga dihentikan sementara," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin, Senin (21/6).
Baca juga: Penyebaran Covid-19 Kian Mengganas, Anies Segera Tarik Rem Darurat
Melalui penindakan, masyarakat dapat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan dan turut berpartisipasi dalam memutus mata rantai penularan covid-19.
Sementara itu, sejak PPKM Mikro diberlakukan pada 11 Januari lalu hingga 20 Juni, terdapat 298.216 warga yang ditindak karena tidak memakai masker. Sebanyak 292.256 orang ditindak dengan sanksi kerja sosial. Lalu sisanya sebanyak 5.960 orang diberi sanksi denda administratif. Total nilai denda sebesar Rp847.650.000.
Kemudian total ada 968 restoran/tempat makan/kafe yang diberi dengan penutupan sementara karena melanggar protokol kesehatan. Sebanyak 36 restoran/tempat makan/kafe dikenakan sanksi denda. Total denda yang terkumpul dari pelanggaran ini mencapai RpRp120.700.000. Kemudian ada 389 restoran yang dibubarkan paksa karena melampaui jam operasional. Ada 4.628 restoran/warung makan yang diberikan sanksi teguran tertulis.
Untuk perusahaan, terdapat 166 unit yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan dikenakan sanksi penutupan sementara 3x24 jam. Kemudian, ada 3.778 perusahaan yang diberikan sanksi teguran tertulis. Lalu, ada 24 perusahaan yang dikenakan denda administratif. Total denda yang terkumpul dari pelanggaran di perusahaan adalah Rp213 juta. (OL-4)
KAFE Kloud Sky Dining & Lounge, Senopati, Jakarta Selatan yang disegel dan ditutup karena kedapatan pengunjungnya memakai narkoba kembali beroperasi.
Luas HGU PT SA mencapai 1.200 hektare dan yang terbakar sekitar 586 hektare.
Produk impor ikan salem diperuntukkan untuk memenuhi bahan baku industri pemindangan. Sehingga ikan salem impor dilarang untuk dijual belikan di pasaran lokal.
PENGAWAS Lingkungan Hidup Gakkum KLHK menghentikan dan menyegel kegiatan stockpile atau penimbunan batu bara PT RMK-E di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan terdapat beberapa tahapan dalam menindak perusahaan yang melakukan pencemaran udara.
Pemkab Batubara, Sumut, menyegel pabrik kelapa sawit karena melanggar aturan lingkungan hidup.
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved