Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Alvin Wijaya, rupanya mengundurkan diri sejak 1 April 2021. Hal itu tertuang dalam SK Gubernur DKI Jakarta No 632/2021.
"Pak Alvin bukan dipecat atau diberhentikan melainkan mengundurkan diri," ungkap
Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tri Indrawan, saat ditemui di ruang rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, Senin (24/5).
"Pengunduran dirinya per 1 April dengan SK Gubernur DKI No 632 Tahun 2021," lanjut Tri.
Tri menambahkan, Alvin ke luar dari TGUPP dengan status mengundurkan diri dan bukan pemecatan.
Baca juga: Ada 239 ASN Pemprov DKI yang Enggan Naik Jabatan, Bakal Dibina
Saat Tri didesak apa alasan Alvin mengundurkan diri padahal gaji per bulan relatif besar dan menggiurkan di TGUPP, Tri merahasiakannya. "Kami tidak bisa membuka alasan Alvin mundur dari TGUPP. Karena Bappeda DKI hanya memiliki kewenangan administrasi saja."
"Kami bicaranya administrasi karena kami tugasnya itu," lanjut Tri.
Catatan Media Indonesia sebenarnya ada sederetan pejabat Pemprov DKI mengundurkan diri pada era kepemimpinan Anies Baswedan, gubernur DKI.
Dia menjelaskan, ada empat alasan bisa diterima untuk melepas jabatan TGUPP yang diberikan Anies, Gubernur DKI.
"Pertama sakit, kedua meninggal dunia, ketiga mengundurkan diri dan keempat menjadi tersangka," kata Tri.
Alvin, kata Tri, merupakan anggota TGUPP di bidang Respons Strategis.
Dia diketahui menjabat sebagai anggota TGUPP sejak 2018 lalu bersama puluhan anggota lainnya yang diketuai Amin Subekti.
Alvin menambah deretan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang mengundurkan diri sejak Anies duduk sebagai gubernur. (OL-4)
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
Billy meminta kepada pihak yang menyatakan ada ordal saat kepemimpinan Anies, untuk datang ke Pemprov DKI Jakarta agar tidak hanya menuduh saja
Gembong pun menuturkan anggaran tersebut digeser oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Pras menyebut akibat pekerjaan TGUPP itu menyebabkan beberapa jalanan tergenang banjir. Ia menegaskan dalam membangun Jakarta harus rasional.
Pemprov DKI Jakarta pun menghormati keputusan yang diambil Bambang Widjojanto untuk mundur dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Anggaran ini untuk operasional 68 anggota TGUPP selama 10 bulan pada 2022 karena masa berakhir jabatan Anies pada Oktober 2022.
Gembong menilai anggaran TGUPP sangat besar setiap tahunnya mencapai belasan miliar namun hingga saat ini capaian kinerjanya tak bisa diukur dan tak bisa diawasi DPRD DKI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved