Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRETARIS Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali, menyatakan, pejabat yang tidak mencapai target kinerja diberikan dua pilihan yakni mundur atau diberhentikan. Pihaknya juga membantah evaluasi atau penyebab pejabat Pemprov DKI yang mundur disebabkan tekanan dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Marullah mengatakan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, secara konsisten bersama jajaran pejabat Pemprov DKI membuat target pembangunan prioritas yang disepakati dan dikerjakan bersama-sama.
"Hal tersebut sudah seperti kesepakatan bersama antara Gubernur dan jajaran terkait bahwa mereka harus siap dievaluasi apabila tidak mampu memenuhi target yang dibuat," kata Marullah, di Jakarta, Minggu (23/5).
Marullah mengatakan, komitmen dan konsekuensi tersebut sudah menjadi standar operasional prosedur (SOP) sejak pejabat Pemprov DKI dilantik sehingga siapapun harus siap untuk dievaluasi.
“Tidak ada urusan pencopotan jabatan dengan TGUPP. Ini kan fenomena lumrah. Dari dulu juga sering ada pejabat yang dipertahankan dan dicopot. Bedanya di era Gubernur Anies semua pencopotan ada alasan kinerja dan target yang tidak tercapai,” ungkap Marullah.
Ditambahkan mantan Wali Kota Jakarta Selatan itu, Pemprov DKI memiliki prosedur membuat target pencapaian kinerja pejabat dengan gubernur dan ketika target tidak tercapai maka akan dipanggil dan diperingatkan.
"Kita diberi kesempatan kedua untuk mengoreksi dan mencapai target. Bila tetap tidak berhasil, maka kita harus sudah siap untuk dievaluasi dan diberikan dua pilihan yakni mengundurkan diri atau diberhentikan pimpinan,” lanjutnya.
Marullah menyebutkan target yang dibuat tersebut bertujuan agar jajaran Pemprov DKI Jakarta dapat meningkatkan kinerja dan mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan guna mencapai target tersebut sesuai RPJMD dan visi misi Gubernur DKI.
Marullah mengungkapkan, muara dari pencapaian target adalah pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.
"Target itu penting karena tiap tahun targetnya akan makin ditingkatkan dan makin menantang sehingga diharapkan ketika target ini tercapai maka pelayanan Pemprov DKI Jakarta akan semakin baik,” pungkasnya. (OL-8)
Billy meminta kepada pihak yang menyatakan ada ordal saat kepemimpinan Anies, untuk datang ke Pemprov DKI Jakarta agar tidak hanya menuduh saja
Gembong pun menuturkan anggaran tersebut digeser oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Pras menyebut akibat pekerjaan TGUPP itu menyebabkan beberapa jalanan tergenang banjir. Ia menegaskan dalam membangun Jakarta harus rasional.
Pemprov DKI Jakarta pun menghormati keputusan yang diambil Bambang Widjojanto untuk mundur dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Anggaran ini untuk operasional 68 anggota TGUPP selama 10 bulan pada 2022 karena masa berakhir jabatan Anies pada Oktober 2022.
Gembong menilai anggaran TGUPP sangat besar setiap tahunnya mencapai belasan miliar namun hingga saat ini capaian kinerjanya tak bisa diukur dan tak bisa diawasi DPRD DKI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved