Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MANTAN Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik. Dia dilaporkan oleh Julianti Sembiring dengan korban Fredy Kusnadi pada 13 Februari 2021.
"Iya soal pencemaran nama baik," kata kuasa hukum Fredy, Tonin Tacha kepada Medcom.id, Minggu (14/2).
Dalam cuitannya, Dino menuding Fredy sebagai mafia tanah yang menipu ibunya. Dalam unggahan itu, Dino menyebut ibunya kehilangan dua sertifikat rumah. Dino juga mengklaim punya bukti Fredy melakukan penipuan.
Namun, berdasarkan cerita Tonin, kliennya tidak melakukan penipuan. Fredy sudah membayar sebagian uang pembayaran tahan ke Ibunda Dino.
"Fredy memang benar ada membeli satu rumah di jalan antasari yang proses jual belinya dimulai dari pembayaran uang muka sebesar Rp500 juta kepada Ibu Dino," ujar Tonin.
Baca juga : Polri Masih Pelajari Investigasi Komnas HAM Kasus Laskar FPI
Usai memberikan uang Rp500 juta, Ferdy menebus sertifikat tanah itu dengan menggunakan nama keponakannya. Ferdy kemudian mengurus balik nama dengan sertifikat itu setelah seluruh proses selesai.
"Setelah itu apa yang salah dan palsu? Apakah ini mafia?" ujar Tonin.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menegaskan pihaknya belum sempat menangkap Fredy. Fredy diduga memalsukan sertifikat rumah milik orang tua mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal.
"Tersangka (Fredy) sudah diketahui tinggal kita lakukan pengejaran. Bukan tidak ditahan. Beda ya. Sudah diketahui kita lakukan pengejaran," ujar Yusri, di Jakarta, Jumat, (12/2).
Yusri mengungkapkan pihaknya menerima tiga laporan terkait pemalsuaan serifikat tanah. Laporan pertama di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Tersangka telah diketahui dan dalam pengejaran. (OL-2)
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Kritik membangun merupakan kritikan yang biasanya berupa saran-saran. Kritik tajam biasanya bersifat akurat, tepat, dan mendukung.
Minimnya etika digital dalam bersosial di media daring sayangnya terus terjadi di Tanah Air.
Calon perdana menteri petahana India, Narendra Modi, menghadapi tuduhan menyakiti perasaan umat Muslim India setelah mengeluarkan ujaran kontroversial di tengah kampanye pemilu.
PASKAH menunjukkan secara kasatmata bahwa Yesus datang ke tengah dunia untuk menyelesaikan persoalan esensial dan sentral tentang kebencian yang sering mewarnai hidup manusia.
Dalam Pemilu 2024, ujaran kebencian dan hoaks jauh menurun tapi diganti kategori lain yaitu netralitas aparat dan penggunaan sumber daya publik untuk memenangkan calon tertentu.
Dua organisasi masyarakat (ormas) terlibat saling serang di sebuah lahan kosong di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Perselisihan terjadi lantaran sengketa tanah.
Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Tanah bisa menyelesaikan masalah sengketa tanah atau tindak pidana di bidang pertanahan secara progresif.
Setelah tiga tahun berjuang, Nirina Zubir akhirnya menang dalam sengketa lahan yang dirampas Riri Khasmita.
PRESIDEN Joko Widodo menekankan agar urusan sertifikat tanah milik masyarakat dipercepat. Presiden mendorong agar urusan sertifikat tanah di seluruh Indonesia selesai pada 2024.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyebut ada 669 laporan pengaduan yang diterima terkait mafia tanah dalam kurun waktu satu tahun lebih.
CALON presiden Ganjar Pranowo berkomitmen untuk mengembalikan tanah milik rakyat, apabila ada tanah-tanah masyarakat itu telah diambil oleh sejumlah pihak yang bukan haknya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved