Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan aksi meninggalkan ruang rapat (walk out) dalam rapat paripurna DPRD DKI, Senin (14/12), merupakan bentuk koreksi pada Fraksi PSI.
"Bukan kesal. Ini koreksi (untuk) PSI bahwa Anda sebaiknya pahami dulu aturan itu," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Senin (14/12).
Ia mengungkapkan aksi tersebut adalah akibat penolakan PSI terhadap Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta.
"Macam-macam, kita tidak mau bahwa ketika di dalam dia sepakat, tiba-tiba besoknya bunyinya lain," tambah Taufik.
Baca juga: Ramai-Ramai Walk Out karena Inkonsistensi F-PSI
Politikus Gerindra tersebut mengingatkan bahwa fraksi adalah perpanjangan dari partai. Jadi, seharusnya keduanya satu suara. Namun, PSI cenderung berbeda.
"Karena apa yang dia (fraksi) suarakan belum tentu disetujui partainya. Ketika tidak disetujui partainya, menjadi bertolak belakang (dengan keputusan awal)," terang dia.
Oleh karena itu, aksi walk out adalah bentuk pemberitahuan pada partai anyar tersebut. Ke depannya, DPRD DKI kemungkinan akan mempertanyakan tiap keputusan fraksi, apakah sesuai dengan suara partai.
Semua fraksi walk out ketika PSI membacakan pandangan umum dalam rapat paripurna DPRD DKI, Senin (14/12). Aksi itu diawali oleh Jamaludin dari Fraksi Golkar yang menilai PSI tidak konsisten.
"Tidak kenapa-kenapa, karena mereka kan kemarin sudah tidak konsisten," kata Jamaludin.
Jamaludin tidak ingin jika nanti pendapat yang diucapkan Fraksi PSI dimentahkan partainya sendiri. Kemudian, pendapat dari fraksi dianggap tidak ada.
Namun, ia menekankan aksi itu adalah sikap sebagai perwakilan rakyat, bukan partai. Ia tidak tahu bahwa anggota DPRD lain mengikuti langkahnya. (OL-1)
DPR desak Polri lakukan evaluasi penyidikan kasus Vina
Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno membantah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dikebut.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg DPR RI) Fraksi NasDem Rico Sia menerangkan parpolnya mendorong Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
RUU tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya dibahas diam-diam kini belum jelas kapan akan dibawa ke paripurna.
RUU tersebut sudah dinyatakan bakal dibawa ke rapat paripurna pada 25 Maret 2024.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons pernyataan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang menyebut usianya belum cukup untuk mencalonkan diri pada Pilkada 2024.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut Golkar masih ragu untuk mengusung Ridwan Kamil di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
Gerindra pertimbangkan Kaesang maju wakil gubernur Jateng
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengakui, Kaesang cukup dominan di Jawa Tengah.
DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara resmi mendukung Ketua DPC PDIP Kota Bekasi Tri Adhianto sebagai calon Wali Kota Bekasi pada pilkada serentak 2024.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, baru-baru ini mengunjungi NasDem Tower di Jakarta Pusat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved