Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mencurigai Pemprov DKI Jakarta tak melakukan tes secara masif. Usai adanya demo penolakan UU Cipta Kerja di Jakarta dan libur panjang akhir Oktober lalu. Pasalnya belum terlihat ada peningkatan kasus padahal dua aktivitas tersebut rawan penyebaran covid-19.
“Harusnya ada testing kan kalau biasanya secepatnya sepekan keliatan kasusnya. Tapikan sekarang justru terlihatnya ada kebijakan untuk tidak dites karena nanti munculnya banyak. Termasuk yang hari libur kemarin. Ini ada unsur kesengajaannya tinggi sehingga angkanya (kasus covid-19) memang rendah,” kata Trubus saat dihubungi, Senin (9/11).
Lebih lanjut ia menjelaskan, pada kegiatan demonstrasi itu banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Karena menciptakan kerumunan yang besar dan saling berinteraksi. Sementara itu, libur panjang akhir Oktober juga membuat pergerakan orang menjadi tinggi sekali.
“Itu juga (libur panjang) saya meyakini ini terjadi penularan tinggi. Karena berdasarkan pengalaman saat Idul Fitri dan liburan 17 Agustus naiknya kasus itu cukup signifikan,” jelasnya.
Ia pun menilai saat ini fokus Pemprov DKI Jakarta sudah tak mendahulukan penanggulangan covid-19. Melainkan lebih memperhatikan kegiatan ekonomi.
“Sekarang angkanya melandai karena pengetesannya sudah gak banyak dilakukan. Sudah terlihat penurunan banyak dan perhatian pemerintah sudah ke ekonomi. Soal public health dan penanganan covid-19 tidak terlalu diprioritaskan,” pungkasnya. (OL-4)
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Jubir Kemenkes Mohammad Syahril mengakui banyak sekali pengalaman yang didapat masyarakat Indonesia selama pandemi beberapa waktu lalu dalam penanganan penyebaran covid-19.
PERKEMBANGAN kasus covid-19 nasional dalam kondisi terkendali. Kasus yang menyerang pernapasan itu hanya bertambah 68 orang per Minggu, 25 Juni 2023.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghapus kebijakan regimen vaksin covid-19. Dengan begitu masyarakat bisa melakukan vaksin tanpa harus menyesuaikan dengan jenis vaksin sebelumnya
"Fase akut pandemi sudah selesai. Sars-CoV-2 akan tetap bersirkulasi seperti Virus flu lainnya. Selalu ada fluktuasi jumlah kasus yang lebih penting sistem kesehatan punya kesiapan
Screening covid-19 harus digencarkan seiring kembali melonjaknya kasus covid-19 di Indonesia. Dalam dua hari terakhir, jumlah kasus aktif harian mencapai angka lebih dari 1.000 orang.
"Para pelancong dari Tiongkok ke Prancis tidak lagi diwajibkan untuk menunjukkan hasil tes RT-PCR negatif dalam waktu 48 jam atau mengisi formulir pernyataan kesehatan,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved