Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PEMBATASAN sosial berskala besar (PSBB) transisi membuat Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran mengoptimalkan layanan secara daring. Direktur Pemberdayaan Kawasan PPK Kemayoran Biwodotomo Witoradyo mengatakan pengajuan layanan melalui loket akan dihentikan sampai waktu yang belum ditentukan.
Namun, layanan secara daring tetap dapat dilakukan melalui alamat surat elektronik layanan @setneg-ppkk.co.id. Formulir dan informasi persyaratan dapat diunduh dan diakses melalui website resmi di www.setneg-ppkk.co.id/layanan/satu-atap.
“Layanan dimaksud termasuk layanan tanah, bangunan, dan media luar ruang serta layanan administrasi dan pertanahan,” ujar Biwodotomo di Jakarta, kemarin.
Meski demikian, PPK Kemayoran tetap memproses permohonan layanan dari pelanggan seperti biasanya. Perubahan sistem itu tidak menyebabkan penundaan pada pelayanan yang dilakukan.
PPK Kemayoran menerapkan kebijakan tersebut untuk menghindari penularan virus covid 19 di lingkungan Kantor PPK Kemayoran sekaligus meningkatkan kembali kondisi perekonomian yang sempat terpuruk akibat pandemi. (Ssr/J-1)
MENGINGAT banyak modus baru tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya di ranah daring, perlu penguatan regulasi agar penegakan hukum pada kejahatan TPPO dapat berjalan maksimal.
PEMERINTAH lewat Kementerian PPPA dan Kemenkum dan HAM hampir menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang (Raperpres) Peta Jalan Perlindungan Anak dalam Ranah Daring.
PEMERINTAH pastikan dua aturan perlindungan anak yang terdiri dari Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai perlindungan anak di ranah dalam jaringan (daring)
Saat ini, Perpres PRAD sudah masuk tahap harmonisasi akhir dengan kementerian/lembaga terkait.
Penghasilan yang dia dapatkan sebagian besar merupakan penjualan dari platform penjualan daring.
BUMN, subsidiary BUMN, dan BUMD dituntut dapat mengimplementasikan digital corporate brand yang punya keunggulan kompetitif dalam tingkat persaingan antarkorporat di era digital.
Ia menambahkan, apabila PSBB dilakukan sebaiknya cukup untuk 14 hari namun dengan pengawasan yang ketat
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 8 Maret 2021.
Dengan kejadian itu Satgas Covid-19 memberikan sosialisasi kepada panitia sekaligus pengelola tempat supaya mereka menghentikan kegiatan.
Penambahan kasus harian covid-19 sudah konsisten di atas 1.500 kasus bahkan sempat menembus angka 2.000 kasus.
Investor global menilai niat baik pemerintah itu sudah cukup bagi mereka untuk kembali masuk membawa serta pundi-pundi dolar yang selama ini parkir di luar negeri.
KERJA keras Polri, TNI, dan Satpol PP dalam menegakkan protokol kesehatan selama libur akhir tahun patut dilanjutkan agar kasus pandemi covid-19 segera melandai di Ibu Kota.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved