DKI Diminta Audit Anggaran Covid-19, PKS: Sesuai Prosedur Saja

WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdurrahman Suahimi mengemukakan audit anggaran apapun yang bersumber dari APBD harus diaudit sesuai prosedur audit oleh lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Menurutnya, audit anggaran pemerintah tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus sesuai waktu.

"Audit silahkan saja tapi harus sesuai waktu. Kalau APBD kan sudah ada BPK yang berwenang mengaudit. BPK itu punya jadwal-jadwalnya. Apabila sudah waktunya maka akan diaudit," kata Suhaimi saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (3/10).

Baca juga: DPRD DKI Apresiasi Keputusan Pembatasan Harga Swab Test

Perihal besarnya anggaran dan efektivitasnya pun menurutnya, BPK dipastikan memiliki indikator penilaiannya sendiri.

Setiap pemda termasuk Pemprov DKI diperbolehkan melakukan refocusing anggaran agar dapat menyediakan dana seluas-luasnya bagi penanganan covid-19.

"Anggaran besar selama memang diperbolehkan oleh diskresi dari pemerintah ya silahkan," ujarnya.

Di sisi lain, ia menilai Pemprov DKI cukup transparan terhadap penggunaan anggaran covid-19. Menurutnya, hambatan terjadi hanya seputar kendala teknis.

"Teman-teman anggota kalau mau tahu tentang anggaran atau penanganan covid ya mengundang lewat rapat kerja. Sejauh ini sih tidak sulit. Hanya kan memang sedang kondisi pandemi ini rapat dibatasi pesertanya. Lalu kadang ada penutupan gedung atau pihak Pemprov berhalangan hadir karena kondisi pandemi," ujarnya.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak mengatakan mendesak agar anggaran covid-19 diaudit karena belum dirasakan masyarakat.

"Semua harus diaudit karena sangat besar, tapi kita tidak jelas manfaatnya. Apakah karena kebijakan yang salah atau penggunaan anggaran, karena nyatanya kasus terus naik,” tegas Gilbert. (OL-1)