Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Covid-19 turut membahas keringanan atau relaksasi pajak retribusi daerah.
“Terkait pemberian keringanan atau relaksasi pajak atau retribusi daerah akan diatur dalam perda pada materi pemulihan ekonomi,” jelas Ariza, sapaan akrabnya, di Gedung DPRD DKI, Rabu (30/9).
Dia menyebut perubahan alokasi anggaran penanggulangan covid-19 harus dikonsultasikan dan diputuskan bersama dengan DPRD DKI. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2020.
Baca juga: Perda Covid-19 Diyakini Perkuat Aturan Hukum di DKI
Selain keringanan pajak, Perda Penanggulangan Covid-19 akan mengatur upaya pemulihan ekonomi. Aspek itu mencakup pemulihan kebutuhan pangan, menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat. Berikut, penguatan dan pengembangan UMKM, ekonomi kreatif dan koperasi, serta pergerakan sektor rill.
Perda ini juga mencakup upaya menjaga dunia usaha agar tetap kondusif dan berkembang. Kemudian, mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran. Serta, mendorong kemudahan dalam berusaha.
“Mengingat materi yang terkait dengan aspek ekonomi hanya diatur secara umum dalam perda, sehingga ketentuan lebih lanjut tentang pemulihan ekonomi akan diatur dalam pergub,” jelas Ariza.
Baca juga: DPRD DKI Nilai Mini Lockdown Memudahkan Pengawasan
Peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute Rifki Fadilah mengamini pandemi covid-19 berdampak terhadap banyak sektor. Termasuk, pusat perbelanjaan. Pihaknya menyarankan Pemprov DKI Jakarta untuk merespons dampak pandemi dengan sejumlah kebijakan yang pro pelaku usaha.
Misalnya, memberikan pembebasan atau penundaan pembayaran sejumlah pajak daerah. Mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Parkir, Pajak Reklame, hingga Pajak Air Tanah
“Karena salah satu pengeluaran terberat bagi dunia usaha adalah beban pajak dari kegiatan operasional. Di situasi covid-19, mereka terpaksa harus gigit jari akibat kehilangan sumber pemasukan,” pungkas Rifki saat dihubungi.(OL-11)
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
SATUAN Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) dinilai belum aktif-efektif dalam nuansa efektifitas penegakan peraturan daerah (Perda)
Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat peraturan daerah untuk melarang bagi-bagi bansos jelang pilkada tidaklah efektif
MENDAGRI Mendagri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi terkait Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2008 tentang pengendalian Karhutla di Kalsel.
Melalui perda tersebut diyakini mampu memberikan kemudahan dan jaminan bagi calon investor dan payung hukum bagi pemerintah daerah.
PEMPROV Bali saat ini sudah memiliki Satpol PP yang khusus menangani bidang pariwisata Bali yang telah menjadi salah satu destinasi wisata favorit dunia. Apa saja tugasnya?
PEMERINTAH Kabupaten Sragen dan Kota Semarang di Provinsi Jawa Tengah meminta warganya untuk tidak mengonsumsi anjing, buntut dari temuan ratusan anjing yang diduga akan dijagal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved