Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menegaskan pihaknya bakal menolak keberadaan jalur sepeda di jalan tol jika pemprov tak penuhi syarat dalam aspek keamanan.
Seperti diketahui, Gubernur Anies Baswedan sudah meminta izin kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk penyediaan satu ruas jalan sepeda di Tol Lingkar Dalam Jakarta (Cawang-Tanjung Priok) sisi Barat.
"Sebelum dieksekusi kami akan memastikan keamanannya. Apabila syarat-syarat keamanan tidak terpenuhi, kami akan memberikan rekomendasi untuk membatalkannya demi keselamatan warga," ungkap Aziz kepada Media Indonesia, Jakarta, Kamis (27/8).
Aziz menuturkan, permohonan Anies ke PUPR memang merupakan hak yang bisa diajukan. Menurutnya, jalur sepeda di jalan tol bisa dieksekusi jika mendapatkan izin dari Menteri PUPR.
Setelah mendapatkan izin itu, DPRD bakal mengecek dan memastikan aspek keamanan di ruas bebas hambatan itu terpenuhi.
"Kalau sudah disetujui baru kita akan bahas. Nanti kami akan cek dan audit dari sisi keamanannya bersama para ahli," ungkap politikus PKS itu.
Baca juga: DKI Minta Sepeda Masuk Tol, Ombudsman: Harus Ubah UU
Aziz menuturkan, keberadaan jalur sepeda di dalam tol bukanl suatu hal yang lazim. Oleh karenanya, DPRD harus terlibat untuk memastikan keselamatan warga ibu kota jika melintas atau bersepeda di dalam Tol Dalam Kota.
Sebelumnya, Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mengungkapkan dalam surat izin yang ditujukan kepada PUPR untuk penyediaan satu ruas jalan sepeda di Tol Lingkar Dalam Jakarta (Cawang-Tanjung Priok), bahwa pada sisi barat atau jalur kiri yang diminta untuk menjadi jalur sepeda.
Alfred menegaskan jalur kiri atau disebut bahu jalan di jalan tol berfungsi untuk emergency atau keadaan darurat. Bukan digunakan untuk pergerakan kendaraan.
"Jalur paling kiri adalah jalur evakuasi. Walaupun itu Tol Dalam Kota ya namanya ada jalur emergency. Kalau dipakai untuk pesepeda dimana jalur emergency-nya?" tukas Alfred.(OL-5)
PKS mengkritik keberadaan jalur sepeda di Jakarta yang dianggap belum ideal
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak akan mengurangi spesifikasi pada jalur sepeda.
Beberapa ruas jalan yang jalur sepedanya mengalami kerusakan di antaranya adalah di jalan Matraman, Salemba Raya, Tugu Tani, HOS Cokroaminoto, Ahmad Yani, serta DI Panjaitan.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak mau ambil pusing terkait laporan komunitas penggiat transportasi sepeda Bike To Work kepada Ombudsman.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakart Heru Budi Hartono dilaporkan ke Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya oleh komunitas pesepeda Bike to Work (B2W) Indonesia.
KOMUNITAS Bike To Work (B2W) Indonesia melayangkan gugatan kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Heru digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Istana Garuda IKN dan lapangan serta podium bisa digunakan untuk mendukung kegiatan upacara 17 Agustus.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan akan menunggu arah dan usulan yang nanti akan diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Anggota Komisi V DPR RI, Irwan, mendukung Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono untuk tetap menjadi kepala Otoritas IKN hingga proyek ibu kota baru selesai.
Namun Basuki katakan belum tentu warga tidak akan digusur, tergantung nanti penyelesaiannya. Apabila warga menerima PDSK Plus, berarti pemerintah sudah memberikan ganti rugi kepada warga.
RITS sebagai badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF, telah siap untuk mengimplementasikan sistem tersebut sesuai jadwal.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan gaji pegawai swasta tidak hilang meski ada potongan iuran untuk kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved