Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menuding penerapan pembatasan kendaraan pribadi dengan ganjil-genap berisiko meningkatkan penyebaran virus covid-19. Bahkan ini bisa mendorong adanya klaster baru covid-19 transportasi umum.
“Ganjil genap harus segera dievaluasi dan tidak boleh terus dipaksakan. Sekarang yang terjadi lagi-lagi nyawa warga dipertaruhkan,” kata Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI Anthony Winza dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (12/8).
Menurut Anthony, berdasarkan laporan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, penumpang angkutan umum meningkat hingga 6,25 persen selama penerapan ganjil genap.
Anthony menyebut Pemprov DKI Jakarta tidak jeli memperhitungkan kondisi masyarakat Jakarta yang masih memiliki tuntutan dan kewajiban untuk berangkat bekerja. Selain itu, transportasi umum Jakarta juga belum terintegrasi secara baik.
Baca juga: Pengamat: Program ERP Sampai Lebaran Kodok Tidak akan Jadi
"Tempat itu menjadi titik-titik penularan baru di mana sering terjadi kemacetan dan PKL yang berkerumun, seperti yang terlihat di Halte Harmoni dan Stasiun Tanah Abang,” jelas Anthony.
Ia juga menyebut dalam satu hari penumpukan juga terjadi paling tidak dua kali, yakni pada saat jam berangkat dan pulang kantor, sehingga menambah risiko penularan covid-19.
“Ini rencana yang ngawur. Kami jelas menolak opsi perluasan ganjil genap karena kebijakan tersebut sedari awal sudah kontra produktif. Perluasan kebijakan hanya akan menimbulkan efek negatif yang lebih luas lagi,” pungkas Anthony. (OL-14)
Pelaksanaan kebijakan ganjil-genap di Jakarta ditiadakan pada 17 dan 18 Juni 2024 karena libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah/2024 Masehi.
POLRI mencatat sebanyak 4.027 pemudik melanggar kebijakan ganjil genap (gage) selama arus mudik Lebaran 2024 di Tol Jakarta-Cikampek-KM 414 Tol Kalikangkung. Surat tilang dikirim ke alamat
SELAMA libur lebaran Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tidak menerapkan aturan ganjil genap di 25 ruas jalan Ibu Kota.
Pembatasan itu bisa dilakukan dengan larangan melintas atau dengan rekayasa lalu lintas.
Korlantas Polri mengumumkan bakal menerapkan sistem ganjil genap (gage) saat arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2024.
Dishub DKI Jakarta mengungkapkan kebijakan lalu lintas terkait penerapan nomor kendaraan ganjil-genap (gage) untuk Rabu, 14 Februari 2024, ditiadakan.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Operasional bus listrik lebih memungkinakn karena rute yang sudah pasti dibandingkan truk listrik untuk logistik.
Integrasi antar moda transportasi publik diharapkan tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.
Transjakarta telah selesai merevitalisasi 46 halte. Semua kini sudah siap digunakan dan dijamin dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengajak masyarakat mendorong pemerintah untuk melahirkan upaya penanganan polusi secara serius.
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengungkapkan progres pembangunan LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai saat ini mencapai 22,4%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved