Kebijakan Gage Indikasi Covid-19 di DKI Belum Aman

KEPALA Dinas Perhubungan DKI Jakarta menegaskan adanya pemberlakuan kembali pembatasan sistem ganjil genap pada pelat mobil, sebagai peringatan ke warga bahwa kasus covid-19 belum aman.

Seperti diketahui, selama adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa sejak April, ganjil genap tidak diberlakukan hingga Juli.

"Ganjil genap menjadi peringatan bagi warga Jakarta khususnya dan Jabodetabek pada umumnya bahwa kita saat ini belum selesai dengan pandemi covid-19," ungkap Syafrin dalam webinar, Jakarta, Rabu (5/8).

Pemberlakuan ganjil genap di 25 ruas jalan Ibu kota, dianggap DKI bisa menekan pergerakan warga. Menurut Syafrin, warga akan beralih ke transportasi umum.

"Evaluasi kami sampe hari kedua (gage) itu ada terjadi peningkatan (penumpang) sekitar 4% di hari senin dan kemarin (Rabu) ada peningkatan jumlah penumpang 2.9%. Lalu volume lalu lintas turun 4-5%," ungkap Syafrin.

DKI menjamin kapasitas penumpang dalam angkutan umum masih cukup. Syafrin menyebut pada MRT Jakarta, dari 309 kapasitas maksimum, saat ini hanya boleh 100 orang karena ada protokol kesehatan.

Begitu pun dengan Transjakarta. Kapasitas penumpang masih terjaga. Dishub DKI pun menambah unit bus sebagai antisipasi lonjakan di busway.

Baca Juga: Negara Wajib Melindungi Warganya dari Ancaman Kekerasan Seksual

"Kami menambah 25% bus di tiap koridor, ada 10 koridor. Total 13 koridor 550 unit tambahan. Tentu upaya ini kita sudah antisipasi jika terjadi lonjakan," jelas Syafrin.

Selain itu adanya penerapan kembali gage, karena aturan terkait protokol kesehatan di perkantoran sebagai hulu tak maksimal. Kebijakan pembatasan kapasitas karyawan 50% dianggap tidak efisien menekan laju pergerakan warga selama ini.

"Pengaturan di hulu kurang efektif. Perlu dorongan dari hilir yaitu kebijakan rem darurat yakni ganjil genap," pungkas Syafrin. (OL-13)