375 Karyawan dari 59 Kantor di Jakarta Terpapar Covid-19

PERKANTORAN menjadi klaster baru dalam penularan covid-19 di Jakarta. Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19, tercatat ada 375 pegawai dari 59 kantor di ibu kota yang terpapar virus menular tersebut.

Kantor-kantor itu mulai dari kantor kementrian, perusahaan swasta, kantor Dinas DKI, dan lainya.

Dari kantor kementrian, Kementerian Keuangan dan Kemendikbud menjadi penyumbang angka terbanyak karyawan yang terjangkit covid-19 dengan masing-masing 25 dan 22 orang.

Perkantoran yang terpapar covid-19 harus ditutup sementara untuk dilakukan sterilisasi.

Baca juga: Perusahaan Wajib Jujur untuk Putus Penularan

"Untuk kantor dilakukan desinfeksi di area yang berpotensi risiko penularan," ujar Kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (27/7).

Berdasarkan data dari Satgas, secara keseluruhan, kantor BUMN Antam menjadi yang paling banyak karyawan terjangkit covid-19 dengan 68 kasus. Kemudian ada kantor Kimia Farma pusat dengan 20 kasus.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah menegaskan bagi karyawan yang terjangkit covid-19 harus melakukan isolasi mandiri atau dibawa ke rumah sakit rujukan. Pegawai lainya harus lakukan rapid test.

Pihaknya bakal memberikan teguran hingga sanksi bagi pengelola perusahaan yang abai terhadap protokol kesehatan.

"Kalau ada yang memang masih luput, kita berikan peringatan. Peringatan pertama dan kedua baru kita lakukan penutupan sementara. Tapi, kalau ada kasus pekerja yang terpapar, itu langsung kita lakukan penutupan sementara terhadap perushaan selama tiga hari," pungkas Andri.

Berikut daftar perkantoran yang terpapar covid-19:

Kementerian:

1. Kementerian Keuangan: 25 kasus
2. Kemendikbud: 22 kasus
3. Kemenparekraf: 15 kasus
4. Kementerian Kesehatan: 10 kasus
5. Kementerian ESDM: 9 kasus
6. Litbangkes: 8 kasus
7. Kementerian Pertanian: 6 kasus
8. Kementerian Perhubungan: 6 kasus
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 6 kasus
10. Kementerian Luar Negeri: 3 kasus
11. Kemenpan-RB: 3 kasus
12. Kementrian Komunikasi dan Informatika: 3 kasus
13. Kementerian Pertahanan: 2 kasus
14. Kementerian Hukum dan HAM: 1 kasus
15. Kemenristek RI: 1 kasus
16. Kementerian Lingkungan Hidup: 1 kasus
17. Kementerian PPAPP: 1

Perusahaan:

1. Kantor PT Antam: 68 kasus
2. Kimia Farma pusat: 20 kasus
3. Samudera Indonesia: 10 kasus
4. Pertamina: 3 kasus
5. Indosat: 2 kasus
6. PSTW Kelapa Dua Wetan: 2 kasus
7. Kantin: 2 kasus
8. Siemens Pulogadung: 1 kasus
9. MY Indo Airland: 1 kasus
10. PT NET: 1 kasus
11. SMESCO: belum lapor
12. ACT: belum lapor

Lain-lain:

1. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Utara: 23 kasus
2. Samsat Polda Metro Jaya: 20 kasus
3. Lembaga Administrasi Negara (LAN): 17 kasus
4. Dinas Kesehatan DKI Jakarta: 15 kasus
5. PLN: 7 kasus
6. PMI Pusat: 6 kasus
7. Badan Tenaga Nuklir Indonesia (BATAN): 5 kasus
8. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): 5 kasus
9. BRI: 5 kasus
10. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD): 4 kasus
11. Dinas Perhubungan MT Haryono: 4 kasus
12. Komisi Yudisial: 3 kasus
13. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP): 3 kasus
14. PTSP Wali Kota Jakarta Barat: 3 kasus
15. Dinas UMKM DKI: 3 orang
16. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): 2 kasus
17. Badan Narkotika Nasional (BNN): 2 kasus
18. Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta: 2 kasus
19. Kantor Camat Koja: 2 kasus
20. Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK): 1 kasus
21. Bhayangkara: 1 kasus
22. Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD): 1 kasus
23. Kantor Kecamatan Cempaka Putih: 1 kasus
24. Kantor Kelurahan Cempaka Putih Barat: 1 kasus
25. Kantor Kecamatan Menteng: 2 kasus
26. Suku Badan Pendapatan Daerah : 1 kasus
27. PAMDAL: 1 kasus
28. Polres Jakarta Utara: 1 kasus
29. Dinas Kehutanan: 1 kasus
30. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda): 1 kasus. (OL-1)