Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SELAMA masa Pembatasan Sosial Berskala Bear (PSBB) transisi, Satpol PP DKI Jakarta telah menindak 41.693 pelanggar aturan pemakaian masker.
Dari jumlah tersebut, sanksi kerja sosial diberikan kepada 37.599 orang. Adapun sanksi denda menyasar 4.094 orang.
Selain itu, ada 401 pelanggaran tempat usaha dan fasilitas umum yang diberikan teguran tertulis. Untuk tempat usaha dan fasilitas umum yang mendapat sanksi denda sebanyak 71. Sehingga, total pelanggaran mencapai 478.
Baca juga: Anies Paparkan Angka Positivity Rate Jakarta Sentuh 5,9 Persen
"Sanksi untuk tempat hiburan, sosial dan budaya dengan teguran tertulis ada 8. Sementara sanksi denda diberikan kepada 18 tempat hiburan. Kemudian ada 28 tempat hiburan yang disegel dan ditutup selama belum ada pencabutan PSBB transisi," ujar Kepala Satpol PP DKI, Arifin, dalam keterangan resmi, Sabtu (25/7).
Dari catatan pelanggaran, jumla denda yang masuk dari perorangan mencapai Rp 664 juta. Selanjutnya, dari pelanggaran tempat usaha dan fasilitas umum terkumpul denda sebesar Rp 264 juta.
Dari denda jenis pelanggaran tempat hiburan, sosial dan budaya terkumpul Rp 171 juta. Dengan begitu, total keseluruhan denda yang dikumpulkan mencapai Rp 1,1 miliar.(OL-11)
Komisioner KPU lolos dari sanksi DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam proses seleksi anggota KPU kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara periode 2024-2029.
Membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara dan badan usaha di Indonesia. Berikut dampak dan sanksi tidak membayar pajak.
Amerika meningkatkan upaya untuk menargetkan pemukim Israel yang kekerasan dengan menambahkan individu dan organisasi baru ke dalam daftar sanksi yang semakin panjang.
Kerugian lain yang ditimbulkan atas ketidakprofesionalan polisi adalah rakyat merugi karena sudah membayar pajak untuk membiayai kepolisian.
Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta diminta memanfaatkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) untuk menyosialisasikan Perda agar mudah terjangkau masyarakat.
DPRD DKI Jakarta berencana menerbitkan aturan sanski pidana bagi pihak yang terbukti membuang limbah domestik sembarangan.
Ia menambahkan, apabila PSBB dilakukan sebaiknya cukup untuk 14 hari namun dengan pengawasan yang ketat
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 8 Maret 2021.
Dengan kejadian itu Satgas Covid-19 memberikan sosialisasi kepada panitia sekaligus pengelola tempat supaya mereka menghentikan kegiatan.
Penambahan kasus harian covid-19 sudah konsisten di atas 1.500 kasus bahkan sempat menembus angka 2.000 kasus.
Investor global menilai niat baik pemerintah itu sudah cukup bagi mereka untuk kembali masuk membawa serta pundi-pundi dolar yang selama ini parkir di luar negeri.
KERJA keras Polri, TNI, dan Satpol PP dalam menegakkan protokol kesehatan selama libur akhir tahun patut dilanjutkan agar kasus pandemi covid-19 segera melandai di Ibu Kota.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved