Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SERIKAT Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI menerima laporan ada 461 penerima kartu Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT) di 16 kelurahan di Ibu kota kedapatan saldonya Rp0.
Menurut Perwakilan dari Koalisi Bansos DKI Muhammad Dika, data tersebut didapatkan dari laporan yang masuk ke posko informasi dan pengaduan yang didirikan oleh SPRI di 16 kelurahan di Jakarta.
"Warga tersebut sudah tidak dapat mengakses kartu BPNT-nya sejak Maret 2020, bahkan banyak juga yang sudah tidak mendapati saldonya nihil sejak tahun 2017," ungkap Dika dalam keteranganya kepada mediaindonesia.com, Jakarta, Rabu (22/7).
Selain itu, Dika juga mengatakan 461 orang tersebut juga tidak menerima bantuan sosial dari Pemprov DKI dan pemerintah pusat lantaran sudah terdaftar di BPNT.
“Akibatnya, ekonomi keluarga mereka semakin krisis, terlebih banyak dari mereka adalah pekerja informal seperti pekerja rumah tangga yang juga terpaksa dirumahkan karena pandemi dan kebijakan PSBB pemerintah DKI Jakarta," terang Dika.
Baca juga : Operasi Patuh Jaya Juga Menyasar Pelanggar Protokol Kesehatan
Laporan lainya yang masuk ke posko SPRI, ialah mayoritas pelapor menyebut nilai bantuan bansos PSBB dari pemerintah, jauh lebih kecil dari yang diinformasikan.
Ada 30% pelapor, kata Dika, menyatakan jika dikonversi ke rupiah, nilai bantuan sembako PSBB hanyalah berkisar Rp150 ribu yang terdiri dari beras, mie instan, minyak goreng, sarden.
"Bahkan, 27% pelapor lainnya menganggap nilai bantuan yang diberikan sekitar Rp51 ribu hingga Rp100 ribu per sekali distribusi atau 2 minggu sekali," kata Dika.
Dika juga menyampaikan ada warga di Jakarta Barat yang membeberkan pada bansos dari Pemprov DKI Jakarta yang berupa satu box dibagi untuk lima keluarga.
Hal itu dilakukan lantaran pihak ketua RT mencegah keributan diantara warga karena banyak warga yang tidak mendapatkan bantuan apapun sama sekali, padahal mereka masuk dalam kriteria warga miskin. (OL-2)
Pada 2015 ada sebanyak 13.649 rumah tidak layak huni (RTLH) dan hingga saat ini sudah diperbaiki sebanyak 9.198 RTLH di wilayah Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
Kemensos masih fokus pada bantuan sosial (bansos) yang sudah berjalan, termasuk bansos sembako di DKI Jakarta dan Botabek.
Masker bantuan tersebut akan didistribusikan untuk tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit NU yang menjadi rumah sakit rujukan penanganan Covid-19.
PANDEMI covid-19 meningkatkan kasus stunting di Indonesia dan mengancam terkoreksinya target penurunan stunting 14% dari total angka kelahiran anak pada 2024.
Adapun untuk jumlah yang sudah diusulkan hingga kini sebanyak, Tahap 1 ada 41.776 dan tahap II ada 64.337. Sehingga totalnya mencapai 106.113 penerima yang diusulkan
Hingga akhir tahun, anggaran penanganan covid-19 sebesar Rp695 triliun ditargetkan terserap dalam enam program. Itu termasuk Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved