Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyampaikan pihaknya akan mengerahkan ribuan personel guna mengamankan aksi unjuk rasa di depan Gedug DPR/MPR RI Jakarta terkait tuntutan pencabutan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dari prolegnas dan penolakan RUU Cipta Kerja (Ciptaker).
"Ada sebanyak 3.400 sampai 3.600 personel keseluruhannya akan diturunkan," kata Kombes Sambodo Purnomo Yogo di Jakarta, Kamis (16/7).
Sambodo mengatakan, ribuan personel itu dibagi per sif. Sebanyak 300 personel menjaga aksi massa pada pagi hingga siang.
"Nanti kita ganti lagi dari siang sampai malam 300 orang," ujar Sambodo.
Baca juga: Ada Demo di Depan DPR, Polisi Lakukan Rekayasa Lalu Lintas
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menambahkan, pihaknya siap mengawal unjuk rasa. Namun, dia berpesan agar massa aksi tertib dan menjaga jarak serta menggunakan masker untuk mencegah penyebaran covid-19.
"Aturan protokol kesehatan harus tetap dijalankan," ujar Yusri.
Unjuk rasa terkait RUU HIP ini dilakukan oleh Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak). ANAK NKRI beranggotakan 174 organisasi masyarakat (Ormas). Tiga di antaranya adalah Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF).
Sementara massa pennuntut penghentian pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law tak hanya dari elemen buruh. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ikut turun ke jalan menolak pengesahan RUU Ciptaker tersebut.(OL-5)
Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno membantah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dikebut.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai terlalu buru-buru dalam pembahasan dan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU TNI, RUU Polri, Dewan Pertimbangan Presiden.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI.
Penetapan kawasan konservasi yang sentralistik tersebut mengasingkan peran masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat.
PAN mengeklaim Rancangan Undang-Undang (RUU) Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diusulkan untuk memperkuat tugas dan fungsi lembaga tersebut.
Presiden Joko Widodo menolak mengomentari usulan Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Ia menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada DPR sebagai inisiator.
RATUSAN mahasiswa IAIN Kudus, Jawa Tengah, Kamis sore (1/8), lakukan aksi demo menuntut transparansi penentuan grade serta kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.
Ribuan orang turun ke jalan menolak klaim kemenangan Presiden Nicolás Maduro, yang dianggap curang oleh oposisi.
Di Venezuela, pasukan keamanan telah menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan ribuan pengunjuk rasa di Caracas yang memprotes hasil pemilihan yang diperdebatkan.
PP Muhammadiyah mengadakan konsolidasi nasional di kampus Universitas 'Aisyiyah. Acara ini membahas berbagai topik penting, termasuk izin pengelolaan tambang.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
Demonstran pro-Palestina melakukan protes terhadap kunjungan PM Israel Benjamin Netanyahu dengan membakar bendera AS dan memasang bendera Palestina di tiang bendera.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved