Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana merespons protes orang tua soal sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021.
Soal zonasi dengan batasan usia, Nahdiana menyebut, orang tua murid tidak perlu khawatir. Pasalnya, hal itu lebih 'mudah' ketimbang dengan jalur prestasi.
Baca juga: Demo RUU HIP di Depan DPR, Rute Transjakarta Koridor 9 Dialihkan
"Kalau diseleksi dengan nilai pasti ada yang tidak lolos, yaitu anak yang nilainya di bawah. Kalau pakai usia, ada yang tidak lolos seleksi yang usianya yang muda. Tapi ikut dulu saja. Usia itu variabelnya dia mau kaya, mau tidak kaya, mau tua, mau tidak muda bisa ikut. Kami enggak buang anak bapak ibu," kata Nahdiana saat rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/6).
Nahdiana menegaskan adanya sistem zonasi berdasarkan batasan usia sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Ia menampik pihaknya berlaku tidak adil dalam hal tersebut.
"Ketika ditanyakan, apakah ini berkeadilan? Saya jelaskan tidak ada dalam teori. Kami tidak ingin ada korban. Adil itu dari mana bapak ibu memandang. Saya sudah jelaskan dengan proses seperti ini nanti di dalam ruang kelas itu akan bersama anak pandai dan belum pandai," jelas Nahdiana
Persentase jalur zonasi yang hanya disediakan porsi 40% sedangkan jalur prestasi disediakan 20%.
"Dasar kami kenapa zonasi ini kami komunikasikan 40 persen untuk DKI. Bukan kami korup 10 persen dari angka zonasi, tapi agar anak-anak saat ini punya prestasi diberikan presantase yang lebih besar," pungkas Nahdiana. (OL-6)
Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk membangun lebih banyak sekolah berkualitas di daerah sekitar Jakarta.
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan ada sebanyak 260 orang calon peserta digugurkan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, tingkat SMA
Wasekjen PGRI Dudung Abdul Qodir mengatakan ada 4 hal yang harus diperhatikan pemerintah untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan sistem PPDB
Namun mereka harus gigit jari karena tak diterima Kepala Dinas Pendidikan atau Kadisdik dan Sekretaris Dinas Pendidikan atau Sesdisdik Kota Depok itu.
CALON presiden Ganjar Pranowo menegaskan regulasi kelautan ke depan harus berpihak pada nelayan. Regulasi yang dianggap tumpang tindih dan merugikan nelayan harus dikaji atau direvisi.
Upaya ini, ungkap Fikri, menjadi langkah krusial bagi Komisi X DPR guna menyikapi sektor pendidikan di Indonesia yang dihantam oleh sejumlah masalah,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved