Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PERBAIKAN sejumlah jalan, jembatan dan drainase rusak di Kota Depok terpaksa dikerjakan tahun depan. Sebab, anggaran untuk infrastruktur tersebut, saat ini dialokasikan untuk percepatan penanganan covid-19 yang melanda Kota Depok.
" Perbaikan sejumlah jalan, jembatan, drainase rusak di Kota Depok ditunda disebabkan adanya bencana nasional pendemi covid-19," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok Dadan Rustandi di Markas PUPR, Jalan Raya Bogor, Tapos, Kota Depok, Rabu (10/6).
Total anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas PUPR Rp240 miliar dipotong 30% sebesar Rp72 miliar. Tak hanya anggaran infrastruktur, dana aspirasi DPRD pun dikurangi. DPRD Kota Depok mendapat dana aspirasi Rp100 miliar dipotong 30% sebesar Rp30 miliar.
Menurut Dadan, seharusnya jalan, jembatan, drainase rusak diperbaiki tahun ini. Namun, kondisi pandemi covid-19 yang kini melanda berdampak pada sejumlah rencana perbaikan infrastruktur yang telah direncanakan.
"Semoga pandemi covid-19 bisa segera berakhir. InsyaAllah, pengerjaan perbaikan yang tertunda ini akan dilakukan di tahun 2021," tuturnya.
Baca juga: Kasus Positif Covid-19 di Depok Kembali Bertambah
Dadan menuturkan, ada penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah untuk penanganan covid-19. Sehingga sejumlah kegiatan yang seharusnya dilakukan ditunda terlebih dahulu karena anggaran dialihkan untuk penanganan covid.
"Perbaikan (jalan, jembatan, drainase), kita lakukan penyesuaian ya karena pembiayaan kebanyakan ke cobid-19. Jadi mau enggak mau kita adakan rasionalisasi, penyesuaian," jelas Dadan.
Ia menyebut kegiatan perbaikan khusus jalan sementara ini ditunda. Akan tetapi, pemeliharaan jalan tetap ada. Oleh karena itu, kemungkinan sejumlah jalan yang rusak itu akan ditangani sementara menggunakan anggaran pemeliharaan.
Mantan Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kota Depok ini berharap masyarakat turut membantu pemerintah memutus rantai penyebaran covid-19 dengan tetap patuh pada protokol kesehatan, terutama wajib mengenakan masker.(OL-5)
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dinas Pendidikan Kota Depok menyebut izin tempat penitipan anak atau daycare Wensen School Indonesia hanya sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
MI, pemilik sebuah daycare bernama WSI, telah dilaporkan ke Polres Metro Depok dengan dugaan melakukan kekerasan terhadap balita berusia 2 tahun.
Nama Meita Irianti mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen setelah muncul dugaan bahwa ia melakukan penganiayaan
KPAI meminta UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Depok segera memberikan pendampingan psikologis kepada anak.
Ungkapan warga itu merupakan puncak keresahan mereka terhadap pemerintah yang belum juga memperbaiki jalan rusak selama bertahun-tahun
Sepanjang 200 kilometer ruas jalan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, hingga pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 masih belum ada perbaikan dari pemerintah daerah.
Beberapa warga desa Sumurgayam, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan, melakukan protes terhadap kondisi jalan utama kecamatan yang rusak parah
Titik jalan yang rusak itu berada tidak jauh dari Kompleks perkantoran Pemkab Bandung Barat
Perbaikan jalan berlubang tersebut, yang mencapai 1.550 meter di antaranya 1.250 meter telah dipelihara dengan tambal sulam hotmix dan 300 meter lainnya diperbaiki dengan pondasi agregat.
PARA pemudik diminta mewaspadai sejumlah ruas jalan tol dan arteri yang masih tidak memadai hingga menjelang arus mudik Lebaran 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved