Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Sejak sanksi Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 41 tahun 2020 pada 30 April lalu, hingga hari ini sudah terdapat total 362 orang serta badan usaha yang dikenakan sanksi denda.
Dari jumlah tersebut, sanksi denda yang telah dikumpulkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mencapai Rp350 juta. Selain itu, Satpol PP juga telah memberikan teguran tertulis pada 8.511 perorangan dan badan usaha.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menyebut banyaknya sanksi denda bukan berarti Pemprov DKI mengincar pendapatan dari sektor ini. Akan tetapi sanksi denda diberikan agar ada efek jera kepada perorangan dan badan usaha.
"Tapi kita ingin tunjukkan bahwa bagi yang melanggar, sanksi-sanksi ini akan kita tegakkan," ungkapnya di Balai Kota, Jumat (22/5).
Baca juga: Awas, Malam Ini Satpol PP Sweeping Besar-besaran di Jakarta
Pihaknya pun memastikan pengawasan dan penindakan sanksi-sanksi ini tidak akan berhenti dan terus dilakukan. Malam ini pun pihaknya akan bergerak ke sejumlah titik untuk melakukan pengawasan.
"Kita tidak akan berhenti untuk terus melanjutkan. Hari ini saya bergerak, nanti malam pun saya akan bergerak. Kalau mau ikut monitor, silakan gabung," tegasnya.
Arifin mengimbau agar warga mematuhi aturan PSBB yang saat ini sudah memasuki tahap 3. Semua penegasan agar tidak ada aktivitas di luar rumah semata ditujukan untuk melindungi masyarakat.
"Mari kita sama-sama jaga keamanan, keselamatan, dan kesehatan diri kita. Jangan banyak keluar rumah. Kasus covid-19 ini pun sekarang meningkat. Bicara tentang kasus yang terpapar korona kemarin (secara nasional) 973 tertinggi, memecahkan rekor, apakah kita mau Jakarta seperti itu?" pungkasnya. (OL-14)
Pemkot Yogyakarta dituding kurang memperhatikan nasib pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendorong pemerintah provinsi untuk menggunakan pendekatan humanis saat Satpol PP menertibkan PKL.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengklaim pihaknya telah melakukan penindakan lebih dari 100 titik lokasi parkir liar di Jakarta.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Jupiter mendukung rencana Satpol PP untuk membangun markas komando (Mako).
SATUAN Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) dinilai belum aktif-efektif dalam nuansa efektifitas penegakan peraturan daerah (Perda)
Sanksi secara bertahap mulai teguran tertulis, lalu teguran diikuti pemberitahuan melalui penempelan stiker di pintu rumah, hingga denda paling banyak Rp50 juta atau pidana
Komisioner KPU lolos dari sanksi DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam proses seleksi anggota KPU kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara periode 2024-2029.
Membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara dan badan usaha di Indonesia. Berikut dampak dan sanksi tidak membayar pajak.
Amerika meningkatkan upaya untuk menargetkan pemukim Israel yang kekerasan dengan menambahkan individu dan organisasi baru ke dalam daftar sanksi yang semakin panjang.
Kerugian lain yang ditimbulkan atas ketidakprofesionalan polisi adalah rakyat merugi karena sudah membayar pajak untuk membiayai kepolisian.
Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta diminta memanfaatkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) untuk menyosialisasikan Perda agar mudah terjangkau masyarakat.
DPRD DKI Jakarta berencana menerbitkan aturan sanski pidana bagi pihak yang terbukti membuang limbah domestik sembarangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved