Hadapi New Normal, Bappenas: Jakarta Jadi Contoh Penyesuaian PSBB

MENTERI Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyebut DKI Jakarta berpeluang dijadikan daerah percontohan penyesuaian Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Hal itu dilakukan dalam rangka persiapan untuk menghadapi new normal akibat pandemi covid-19.

"Kami akan gunakan Jakarta sebagai benchmark (penyesuaian PSBB)," ungkap Suharso dalam video conference, Kamis (21/5).

Suharso menuturkan, alasan dipilihnya DKI Jakarta didasari dengan statistik angka reproduksi efektif (Rt) virus korona yang telah berada lebih kecil dari level 1. Adapun penyesuaian PSBB bisa dilakukan saat kondisi di wilayah tersebut dapat bertahan paling sedikit 14 hari.

"Kita sama-sama berharap bisa menekan angka Rt itu lebih kecil dari angka satu selama 14 hari kalau kita ingin lakukan pelonggaran PSBB," sambungnya.

Plt Ketua Umum PPP itu menambahkan, sistem kesehatan yang ada di ibu kota juga dinilai telah memadai. Terlebih jika dibandingkan dengan jumlah kasus baru yang memerlukan perawatan di rumah sakit angkanya lebih kecil.

Baca juga : Masyarakat Masih Abai PSBB, PSI: Buah Ketidaktegasan Gubernur

"Bisa menampung yang terpapar baru, kalau bisa angkanya lebih rendah dari kapasitas RS. Ada kelonggaran sehingga sistem kesehatan itu punya kapasitas dan kapabilitas untuk menangani," ujar Suharso.

Indikator lain yang menerangkan jika DKI Jakarta dapat diterapkan penyesuaian PSBB karena kapasitas tes laboratorium yang mencukupi dan memiliki strategi tes yang jelas. Pengetesan setidaknya harus mencapai 3.500 tes per satu juta penduduk.

"Menarik di Jakarta, 550 ribu tes per satu juta penduduk dan sudah di atas Thailand atau Malaysia, separuh lebih dari tes nasional ada di Jakarta," pungkasnya.

Dalam penerapan penyesuaian PSBB nanti, Suharso memastikan bahwa pemerintah akan merujuk pada pedoman yang digulirkan organisasi kesehatan dunia (WHO) terkait pandemi covid-19. Selain itu, pemerintah juga akan menggunakan hitungan yang cermat dan tepat untuk menentukan kebijakan tersebut. (OL-7)