Ada RS Tolak Warga Berobat Karena Tidak Mampu Tes PCR Covid-19

OMBUDSMAN Perwakilan Jakarta Raya menerima laporan terkait warga yang sakit berat ditolak berobat rawat inap di rumah sakit karena tidak mampu menjalani tes swab PCR.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengatakan saat ini terdapat RS swasta mewajibkan setiap pasien yang hendak berobat rawat inap harus menjalani tes swab PCR.

Namun, menurutnya, hal ini akan memberatkan warga karena tes swab PCR yang akurat mendeteksi virus korona di tubuh manusia berbiaya sangat mahal serta tidak ditanggung oleh BPJS maupun asuransi kesehatan swasta.

"Iya jadi warga mengatakan mereka ini sakit berat tapi ketika mau rawat inap harus tes swab PCR. Saran saya pakai rapid test saja yang biayanya lebih murah," kata Teguh saat dihubungi Media Indonesia, Senin (4/5).

Hal itu juga berlaku bagi pasien gagal ginjal yang harus rutin cuci darah. Semua pasien awalnya datang ke RS untuk melakukan pengobatan namun kaget karena RS memberlakukan wajib tes swab PCR sebelumnya.

"Jadi saya khawatir, justru nantinya akan banyak warga yang meninggal bukan karena covid tapi karena terlambat ditangani," ungkap Teguh.

Teguh menyatakan sudah berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta agar melakukan pendekatan terhadap RS swasta.

"Ya kita minta Dinkes melakukan pendekatanlah supaya jangan seperti itu, jangan harus tes PCR tapi cukup rapid test. Kalau setelah itu ada reaksi kan bisa dirujuk ke RS lain kalau memang tidak mau menerima. Daripada sudah masuk lalu tidak bisa rawat inap," papar Teguh.

Ia juga meminta agar RS mengetatkan prosedur dan menjalankan protokol kesehatan di segala lini.

"Jadi yang dituntut untuk waspada bukan cuma pasien tapi RS juga harus waspada," tegasnya.(OL-4)