NasDem Nilai Perlu Dibuat Wadah Pengaduan Soal Bansos DKI

KERAP mendapatkan pengaduan dari warga soal program bantuan sosial (bansos), Ketua Fraksi NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino meminta Pemprov DKI Jakarta membuatkan wadah keluhan.

"Penting adanya mekanisme penanganan keluhan apabila terjadi sengketa data pada saat verifikasi," ujar Wibi kepada Media Indonesia, Jakarta, Selasa (21/4).

Baca juga: Selama PSBB, Pembatasan Transportasi Diklaim Berjalan Efektif

Data penerima Bansos yang yang disediakan oleh dinas terkait akan dilakukan verifikasi oleh lurah dan RW. Data penerima bansos DKI disediakan oeh Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Bank DKI, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.

"Menurut kami perlu adanya kriteria atau indikator penerima bantuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses verifikasi kelayakan di kelurahan dan evaluasi data ditingkatan RW," jelas Wibi.

NasDem menilai pentingnya transparansi dan keterbukaan ke publik perihal data bansos agar pemberian bansos tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat bahwa bansos tersebut rentan manipulasi.

"RT/RW harus aktif membantu untuk bertanya kepada warganya apakah warga tersebut memerlukan bansos, jika ya di mintakan fotocopy KTP dan fotocopy KK-nya untuk pendataan dan laporan penerima Bansos," pungkas Wibi. (OL-6)