Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nurmansjah Lubis, mengakui masalah anggaran khusus penanganan banjir di APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dinilai relatif memang masih kurang.
Dia mengatakan, keberpihakan terhadap penanganan banjir termasuk dari segi alokasi anggaran memang jauh dari kata mencukupi.
Pria yang akrab disapa Ancah ini mengibaratkan, anggaran penanganan banjir yang tidak terlalu diprioritaskan ini layaknya pada zaman Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, yang kurang mementingkan transportasi Jakarta (transjakarta).
"Jadi kayak waktu Bang Foke (Fauzi Bowo) istilahnya keberpihakan ke busway kan dulu masih kurang. Nah kalau kaitan dengan alokasi dana untuk banjir ini, saya setuju. Mungkin nanti pada perubahan APBD tahun 2020," ujar Nurmansjah, di Jakatta, Jumat (7/2).
"Karena masalah banjir sangat krusial dan ekstrem persoalannya, keberpihakan itu enggak bisa ditawar lagi bahwa ini harus maksimum, jangan sampai ada dikurangi dengan hal-hal enggak prioritas," lanjutnya.
Nurmansjah bahkan berpendapat bahwa pergelaran balap mobil listrik Fomula E tidak terlalu penting maka bisa ditunda dan anggarannya bisa digunakan untuk banjir.
"Kalau Formula setelah ditimbang, kalau harus ditunda, ya sudah enggak masalah. Saya belum tau secara detail berapa. Yamg jelas opini pribadi, kalau terpilih, keberpihakan pemda terhadap permasalahan penanggulangan banjir ini harus secara umum," kata dia.
Dia mengakui anggaran penanggulangan banjir saat ini memang tergolong kecil.
"Karena memang enggak bisa digunakan dengan dana yang sedikit, harus dengan dana yang secara optimal supaya kondisi banjir ini tidak terjadi lagi. Mengurangi genangan-genangannya," ujarnya.
Diketahui, alokasi APBD untuk penanggulangan banjir di Jakarta tahun 2020 hanya 1,1 persen dari APBD DKI Jakarta total Rp87,95 triliun. (OL-8)
Komunikasi berkualitas merupakan kunci utama dalam membentuk ketahanan keluarga yang berdampak positif bagi lingkungan sekitar.
Menurutnya, kondisi global yang tidak menentu menuntut semua pihak untuk bersiap dan berperan aktif membantu masyarakat.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti penguatan ketahanan ekonomi, pangan, dan energi sebagai fondasi kemandirian nasional di peringatan puncak Milad ke-24.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta menegaskan bahwa Indonesia perlu mengambil posisi yang tepat dan terukur dalam merespons mediasi Iran dan AS sejalan politik luar negeri bebas dan aktif.
PKS mendukung Presiden Prabowo Subianto menunda pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina saat meningkatnya konflik Timur Tengah Iran, Amerika Serikat, iran, dan israel
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved