Cegah Banjir, Mendagri Minta Pemda Perhatikan Pembangunan

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah memperhatikan lima Program Prioritas Pembangunan Nasional yang salah satunya mengamanatkan pembangunan infrastruktur harus berjalan dengan mengantisipasi bencana alam seperti banjir. Kemudian perlu antisipasi potensi curah hujan yang tinggi dengan program mitigasi bencana.

“Ada program mengatasi banjir, katakanlah di Jabodetabek dan sekitarnya, ini adalah suatu gambaran bagaimana pentingnya sinkronisasi antara Pusat dan Daerah dari hulu sampai ke hilir. Kita rapat hari Jumat lalu dari situ mulai terlihat ada problem di hulu, ada problem di tengah, ada problem di lowland," katanya dalam keterangan resmi, Senin (6/1).

Ia menjelaskan kurangnya infrastruktur berupa bendungan dan sistem drainase atau pembuangan massa air secara alami atau buatan juga dinilainya menyumbang penyebab banjir di beberapa wilayah di Jakarta, Tangerang, maupun Bekasi. Termasuk juga berkurangnya tanaman dan wilayah serapan air hujan menambah deras aliran air dari daerah dengan permukaan tinggi dari air laut menuju daerah rendah.

“Di daerah tengah tidak tersedia bendungan-bendungan yang cukup untuk menampung dan memecah air dari atas sebelum masuk ke lowland, terutama Jakarta, Bekasi, dan Tangerang tidak memilki sistem drainase yang cukup atau sistem untuk menyerap ke bawah ataupun mengalirkan ke laut, ada beberapa waduk yang mengalami pendangkalan, apapun namanya yang penting dilebarkan,” ujarnya.

Tak hanya untuk masyarakat di Jabodetabek, Tito menghimbau agar seluruh pemerintah daerah dan masyarakat bersiap siaga menghadapi curah hujan yang tinggi sesuai perkirakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pasalnya, hujan dengan intensitas tinggi tersebut juga berpotensi menimbulkan bencana alam, seperti banjir.

“Kalau kita melihat dari BMKG ini (hujan) bisa sampai Bulan Februari - Maret, bukan hanya daerah Jabodetabek yang berpotensi terjadi banjir tapi daerah-daerah lain juga, (seperti) Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, NTT, Kalimantan, Sulawesi, semua punya potensi,” imbuhnya.

Ia juga meminta seluruh pemerintah daerah memerhatikan anggaran dan membuat strategi pemetaan anggaran terkait penangan maupun pencegahan potensi bencana. Dengan demikian, Mendagri ingin memastikan negara dan pemerintah hadir dalam setiap kebutuhan dan kesulitan masyarakat.

“Buat strategi penanganan banjir di daerah itu harusnya dipetakan daerah potensi banjir, baru hitung biayanya, baru masuk anggaran, diketok jadi anggaran penanganan banjir, berikan kompensasi kepada mereka mulai dari bencana banjir, rumahnya banyak yang rusak, yang sudah selesai tergenang masih banyak lumpur, belum lagi dokumen-dokumen hilang atau rusak. Ini negara harus hadir,” ucapnya.

Mengantisipasi potensi bencana, pihaknya juga tengah menyiapkan posko untuk memonitoring cuaca maupun rencana kontingensi untuk meminimalisasi ketidakpastian dalam menghadapi potensi bencana. Sistem tersebut diharapkan akan dimiliki setiap Pemda melalui surat edaran yang sedang dipersiapkan.

“Maka saya sudah siapkan seluruh posko monitor ramalan cuaca dan menyusun rencana kontingensi terjadi longsor, terjadi banjir biasa, bagaimana langkah-langkahnya sistematis, upayanya dari sebelum bencana, pada waktu terjadi bencana, dan setelah bencana harus ada, kita negara harus memiliki yang dibuat dan diorganisir. Saya minta nanti kepada Pak Sekjen konsepkan surat edaran itu,” pungkasnya. (OL-11)