Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menghormati keputusan DPRD DKI Jakarta yang menetapkan untuk membatasi jumlah anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Pihaknya menyebut akan melihat aturannya lebih detail guna mengimplementasikannya.
"Kita menghormati dan untuk pelaksanaannya nanti kita lihat seperti apa," kata Anies usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/12).
Menurutnya dari segi nilai, anggaran TGUPP tidak berubah. DPRD pun disebutnya telah mengakui kinerja TGUPP.
Baca juga : Mundur dari TGUPP, Marco Ingin Fokus Tulis Buku
"Anggaran tidak berubah. Mereka hanya merekomendasikan jumlah orang tapi secara anggaran tidak berubah. Dprd pun mengakui bahwa TGUPP untuk percepatan pembangunan dan sinkronisasi," tukasnya.
Sebelumnya DPRD DKI Jakarta membatasi jumlah TGUPP menjadi hanya 50 orang saja. Pembatasan ini disebabkan jumlah TGUPP yang membengkak dari sebelumnya tujuh orang menjadi 67 orang. Jumlah itu jika tida dibatasi akan terus bertambah karena dalam Pergub No 16/2019 tidak ada pembatasan jumlah anggota.
Di sisi lain pada saat ini jumlah TGUPP ada sebanyak 67 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp18,9 miliar.
Sementara untuk 2020, anggaran TGUPP naik menjadi Rp19 miliar. (OL-7)
Billy meminta kepada pihak yang menyatakan ada ordal saat kepemimpinan Anies, untuk datang ke Pemprov DKI Jakarta agar tidak hanya menuduh saja
Gembong pun menuturkan anggaran tersebut digeser oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Pras menyebut akibat pekerjaan TGUPP itu menyebabkan beberapa jalanan tergenang banjir. Ia menegaskan dalam membangun Jakarta harus rasional.
Pemprov DKI Jakarta pun menghormati keputusan yang diambil Bambang Widjojanto untuk mundur dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Anggaran ini untuk operasional 68 anggota TGUPP selama 10 bulan pada 2022 karena masa berakhir jabatan Anies pada Oktober 2022.
Gembong menilai anggaran TGUPP sangat besar setiap tahunnya mencapai belasan miliar namun hingga saat ini capaian kinerjanya tak bisa diukur dan tak bisa diawasi DPRD DKI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved