Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Marco Kusumawijaya telah mengundurkan diri pada 1 Desember lalu.
Hingga kini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum menentukan langkah untuk mencari pengganti ahli perkotaan itu.
Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Suharti.
"Sampai saat ini belum ada arahan," ungkap Suharti saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (11/12).
Suharti mengatakan alasan pendiri Rujak Center for Urban Studies itu mundur dari TGUPP adalah karena ingin fokus pada penulisan buku.
"Alasannya ingin fokus menulis," terangnya.
Baca juga: DPRD DKI Potong Anggaran TGUPP
Marco dikenal sebagai arsitek dan perencana kota. Ia sudah menerbitkan beberapa buku seperti Jakarta Metropolis Tunggang-Langgang (2004), Kota Rumah Kita (2006), Siak Sri Indrapura (bersama Sapardi Djoko Damono, 2006).
Mundurnya Marco pun menjadi pertanyaan karena saat ini TGUPP tengah keras dikritisi DPRD DKI Jakarta.
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menuntut agar anggaran TGUPP tidak membebani APBD karena tugas dan pengawasannya tidak bisa dijangkau DPRD.
Selain itu, jumlah anggota TGUPP telah sangat membengkak dari awalnya hanya tujuh orang hingga kini menjadi 66 orang. (OL-2)
Billy meminta kepada pihak yang menyatakan ada ordal saat kepemimpinan Anies, untuk datang ke Pemprov DKI Jakarta agar tidak hanya menuduh saja
Gembong pun menuturkan anggaran tersebut digeser oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Pras menyebut akibat pekerjaan TGUPP itu menyebabkan beberapa jalanan tergenang banjir. Ia menegaskan dalam membangun Jakarta harus rasional.
Pemprov DKI Jakarta pun menghormati keputusan yang diambil Bambang Widjojanto untuk mundur dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Anggaran ini untuk operasional 68 anggota TGUPP selama 10 bulan pada 2022 karena masa berakhir jabatan Anies pada Oktober 2022.
Gembong menilai anggaran TGUPP sangat besar setiap tahunnya mencapai belasan miliar namun hingga saat ini capaian kinerjanya tak bisa diukur dan tak bisa diawasi DPRD DKI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved