Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara soal permintaan anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono untuk memangkas kembali anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Anies mengungkapkan bahwa pengurangan jumlah anggota TGUPP hanya bisa melalui Peraturan Gubernur (Pergub), dimana yang mempunyai hak itu ada ditangan dirinya.
“Saya enggak mau berdebat soal itu dah. Itu kan keputusannya soal Pergub,” ucap Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/12).
Anies tidak memastikan apakah akan mengurangi jumlah anggota TGUPP kedepan. Pasalnya, pada rapat badan anggaran kemarin, DPRD sepakat menganggarkan gaji anggota TGUPP untuk 50 orang.
Adapun, pergub yang mengatur TGUPP adalah Pergub Nomor 16 Tahun 2019 tentang TGUPP. “Yasudah anda simpulkan sendiri, tidak usah pakai tanya saya,” kata Anies kepada wartawan.
Diketahui, Fraksi PDIP merekomendasikan dengan jumlah paling banyak 17 orang TGUPP. Menurut Gembong, 50 anggota TGUPP kebanyakan untuk memberikan masukan ke Anies.
"Bahkan menghambat proses pembangunan. Ini bukan tempat penampungan," tutur Gembong di Gedung DPRD, kemarin. (OL-4)
Billy meminta kepada pihak yang menyatakan ada ordal saat kepemimpinan Anies, untuk datang ke Pemprov DKI Jakarta agar tidak hanya menuduh saja
Gembong pun menuturkan anggaran tersebut digeser oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Pras menyebut akibat pekerjaan TGUPP itu menyebabkan beberapa jalanan tergenang banjir. Ia menegaskan dalam membangun Jakarta harus rasional.
Pemprov DKI Jakarta pun menghormati keputusan yang diambil Bambang Widjojanto untuk mundur dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Anggaran ini untuk operasional 68 anggota TGUPP selama 10 bulan pada 2022 karena masa berakhir jabatan Anies pada Oktober 2022.
Gembong menilai anggaran TGUPP sangat besar setiap tahunnya mencapai belasan miliar namun hingga saat ini capaian kinerjanya tak bisa diukur dan tak bisa diawasi DPRD DKI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved