Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan enggan bersuara lantang terkait rangkap jabatan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Dia hanya mengatakan akan membuka aturannya kembali.
"Nanti kami lihat secara aturan," kata Anies di Jakarta Pusat, Selasa (10/12).
Anies mengaku selama ini dirinya tidak pernah absen mengevaluasi kinerja TGUPP. Sayangnya, Anies tertutup soal hasil evaluasi tersebut.
Mantan Mendikbud ini mengklaim selama ini TGUPP efektif membantu kinerja gubernur. Menurutnya, karena kinerjanya yang baik itulah TGUPP selalu dikritisi.
Baca juga: Ketua DPRD Kecam Anggota TGUPP yang tidak Aktif
"Kenapa oposisi sangat keras pada TGUPP? Karena TGUPP efektif bekerja membuat program-program gubernur berhasil. Oposisi selalu mengarahkan kritik-kritiknya, kemudian pantauannya, itu hal-hal yang membuat kinerja Pemprov berhasil, di situlah yang paling banyak dikritik," kata Anies.
Mantan Rektor Universitas Paramadina ini menyebut TGUPP memiliki peran instrumental. Ia berpendapat, makin banyak kritik maka makin banyak kinerja yang dirasakan.
"Karena itu, buat saya makin banyak dikritik terkait TGUPP, berarti kinerjanya TGUPP itu makin dirasakan," pungkas dia.
Sebelumnya, Komisi E DPRD DKI Jakarta membongkar rangkap jabatan Achmad Haryadi sebagai Dewan Pengawas RSUD dan TGUPP. Ini bermula saat rapat antara Komisi E dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Minggu (8/12).
Rapat membahas anggaran Rp211 juta buat gaji dan operasional anggota dewan pengawas. Ada lima dewas masing-masing tiga orang profesional dan dua dari Dinas Kesehatan dan Badan Pengelola Keuangan Daerah.
Komisi E menemukan nama Achmad Haryadi dalam daftar dewas. Dia menjadi dewas sejak 2016 kemudian diangkat anggota TGUPP pada 2018. (OL-2)
Billy meminta kepada pihak yang menyatakan ada ordal saat kepemimpinan Anies, untuk datang ke Pemprov DKI Jakarta agar tidak hanya menuduh saja
Gembong pun menuturkan anggaran tersebut digeser oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Pras menyebut akibat pekerjaan TGUPP itu menyebabkan beberapa jalanan tergenang banjir. Ia menegaskan dalam membangun Jakarta harus rasional.
Pemprov DKI Jakarta pun menghormati keputusan yang diambil Bambang Widjojanto untuk mundur dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Anggaran ini untuk operasional 68 anggota TGUPP selama 10 bulan pada 2022 karena masa berakhir jabatan Anies pada Oktober 2022.
Gembong menilai anggaran TGUPP sangat besar setiap tahunnya mencapai belasan miliar namun hingga saat ini capaian kinerjanya tak bisa diukur dan tak bisa diawasi DPRD DKI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved