Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan membantah Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tidak menghasilkan. TGUPP bertugas mengawasi kegiatan strategis daerah terlaksana dengan baik.
"Begitu Anda melihat misalnya, serapan yang berjalan dengan baik program yang berjalan dengan baik, itu adalah hasil kerja pengawasan internal (TGUPP)," ucap Anies di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (4/12).
Anies mengklaim TGUPP telah bekerja. Mereka mengendalikan pelaksanaan program dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Ketika pelaksanaan program terlaksana dengan baik artinya fungsi-fungsi itu berjalan, karena memang ini adalah deliver unit," ujar Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Baca juga: DPRD Tuding Kinerja TGUPP Tidak Efektif dan Bebani APBD
Keberadaan TGUPP demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beberapa kegiatan lainnya juga secara khusus untuk mempercepat kegiatan perekonomian.
Sebelumnya, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta menuntut agar anggaran TGUPP dihapuskan. Menurut Fraksi PSI, tidak ada hasil yang jelas dari tim khusus tersebut.
Sementara Fraksi Golkar menilai TGUPP tidak efektif dan membebani APBD DKI Jakarta. Fraksi PDIP DPRD DKI juga meminta agar anggaran TGUPP dialihkan ke dana operasional gubernur.
Pemprov DKI Jakarta mengusulkan RAPBD 2020 sebesar Rp 87,95 triliun.
Angka itu meningkat sebesar 1,22% dibandingkan tahun 2019 yakni Rp86,89 triliun. (OL-2)
Billy meminta kepada pihak yang menyatakan ada ordal saat kepemimpinan Anies, untuk datang ke Pemprov DKI Jakarta agar tidak hanya menuduh saja
Gembong pun menuturkan anggaran tersebut digeser oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Pras menyebut akibat pekerjaan TGUPP itu menyebabkan beberapa jalanan tergenang banjir. Ia menegaskan dalam membangun Jakarta harus rasional.
Pemprov DKI Jakarta pun menghormati keputusan yang diambil Bambang Widjojanto untuk mundur dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Anggaran ini untuk operasional 68 anggota TGUPP selama 10 bulan pada 2022 karena masa berakhir jabatan Anies pada Oktober 2022.
Gembong menilai anggaran TGUPP sangat besar setiap tahunnya mencapai belasan miliar namun hingga saat ini capaian kinerjanya tak bisa diukur dan tak bisa diawasi DPRD DKI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved