Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
HARAPAN PKS untuk bisa mendapat kursi wakil gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno pada Agustus 2018 silam terancam oleh kompatriot mereka, Partai Gerindra, yang kini juga mengincar posisi tersebut.
Partai Gerindra terang-terangan bersurat ke DPP PKS untuk mengajukan empat nama cawagub guna disepakati bersama yakni Dewan Penasihat Gerindra Arnes Lukman, Waketum DPP Gerindra Ferry J Juliantono, Wasekjen DPP Gerindra A Riza Patria, dan Sekda DKI Jakarta Saefullah. Namun, surat itu masih ditanggapi dingin oleh PKS.
Guna tetap kuat memegang kursi wagub DKI seperti yang sudah disepakati bersama dengan Gerindra pada akhir 2018 silam, pengamat politik Djayadi Hanan menilai PKS harus segera membuat kesepakatan dengan Partai Gerindra mengenai nasib cawagub yang akan diusulkan ke DPRD DKI Jakarta.
"Kesepakatan harus bulat dulu mau tetap mengusung dua nama yang sudah dipilih Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu atau hendak memutuskan dua nama dari empat nama yang diajukan Gerindra," kata Djayadi saat dihubungi Media Indonesia, Senin (11/11).
Baca juga: Koalisi Nasional Sebabkan Gerindra DKI Pede Calonkan Wagub
Setelah kesepakatan terbentuk dan nantinya cawagub tetap diserahkan kepada kader PKS, Djayadi menegaskan PKS harus lebih gencar bergerilya melakukan lobi-lobi politik kepada anggota dewan penghuni gedung di Jalan Kebon Sirih.
Djayadi yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) itu mengungkapkan lobi politik bisa dimulai dari Partai NasDem.
"Sebab, kita ketahui akhir-akhir ini di tataran nasional PKS dan Partai NasDem sedang mesra. Mungkin di tataran DKI juga bisa terjadi hal itu," ungkapnya.
Tidak hanya sampai di situ, PKS juga harus memastikan Partai Gerindra mendukung penuh cawagub dari PKS dan turut menggerakkan kadernya untuk melakukan lobi politik dengan partai lain agar pemilihan wagub DKI di DPRD berjalan lancar. (OL-2)
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
M. Thaher Hanubun - C. Viali Rahantoknam, kantongi dukungan 3 partai maju Pilbup Maluku Tenggara
BAKAL calon gubernur (bacagub) dari Partai NasDem, Ilham Akbar Habibie, optimis akan terus mendapat dukungan untuk maju dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat.
CALON kepala daerah (cakada) dari Indonesia Timur menerima Surat Keputusan (SK) dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Kamis, (26/7/2024).
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan harapan Fraksi PKS agar pemerintah yang baru dapat mengevaluasi program hilirisasi tambang akan menjadi kajian pihaknya.
Survei Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman belum mampu mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan.
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hanya ada dua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
Komjen Ahmad Luthfi belum memutuskan menerima pinangan Gerindra sebagai bakal calon gubernur (cagub) Jateng.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved