Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono menilai kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) belum signifikan. Selama dua tahun membantu pemerintahan Gubernur DKI, TGUPP dianggap belum bisa membantu kinerja Anies Baswedan.
"Faktanya kan enggak ada (hasil). Enggak ada kinerja TGUPP yang signifikan, yang bisa langsung dirasakan masyarakat," ujar Gembong saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (15/10).
Dalam ketentuan Pergub 16 Tahun 2019 tentang TGUPP, jumlah anggota TGUPP dibatasai maksimal 73 orang, dimana Anies bebas memilih siapa anggotanya. Namun, Gembong mengatakan masyarakat belum bisa menikmati hasil kerja TGUPP.
"Yang bisa merasakan kinerja TGUPP itu hanya pak Gubernur. Tapi masyarakat sama sekali belum bisa menikmati hasil kerja dari TGUPP," terangnya.
Gembong juga menyoroti soal usulan kenaikan anggaran TGUPP dari yang sebelumnya sebesar Rp18,9 miliar menjadi Rp26,5 miliar untuk tahun depan. Pengusulan itu dilakukan dalam pengajuan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.
"Sangat tidak sebanding lurus dengan alokasi anggaran. Nanti kita bahas saat pembahasan anggaran," tegas Gembong.
Tidak hanya TGUPP, Anies kata Gembong harus mengejar PR yang masih tertinggal seperti program DP 0 rupiah yang dianggap paling tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (OL-4)
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
NasDem bebaskan Anies Baswedan pilih wakil di Pilkada DKI
Cawagub Anies Baswedan disarankan bukan kader NasDem, PKB, dan PKS
Koalisi Indonesia Maju (KIM) menegaskan tak khawatir untuk melawan calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengapresiasi langkah yang diambil NasDem dengan mengusung Anies di Pilgub DKI.
Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah menyebut PKB menyambut baik dukungan yang dilakukan oleh NasDem.
Billy meminta kepada pihak yang menyatakan ada ordal saat kepemimpinan Anies, untuk datang ke Pemprov DKI Jakarta agar tidak hanya menuduh saja
Gembong pun menuturkan anggaran tersebut digeser oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Pras menyebut akibat pekerjaan TGUPP itu menyebabkan beberapa jalanan tergenang banjir. Ia menegaskan dalam membangun Jakarta harus rasional.
Pemprov DKI Jakarta pun menghormati keputusan yang diambil Bambang Widjojanto untuk mundur dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Anggaran ini untuk operasional 68 anggota TGUPP selama 10 bulan pada 2022 karena masa berakhir jabatan Anies pada Oktober 2022.
Gembong menilai anggaran TGUPP sangat besar setiap tahunnya mencapai belasan miliar namun hingga saat ini capaian kinerjanya tak bisa diukur dan tak bisa diawasi DPRD DKI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved