Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andriono angkat bicara soal penaikan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang mencapai Rp26,5 miliar. Menurutnya, selama hal itu bisa diperlihatkan secara transparansi dan akuntabilitas, ia tidak akan mempersoalkan.
"TGUPP itu untuk tim percepatan pembangunan yang membantu tugas-tugas gubernur, jadi kita tidak bisa melihat kinerjanya secara langsung. Kita bisa melihat dari kinerja gubernur,"kata Wibi saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (4/10)
Ia menambahkan, "Kita enggak bisa langsung bilang TGUPP itu enggak produktif. Karena harus lihat (kinerja) Pak Anies sampai periode ini. Apakah mampu menjalankan tugas-tugasnya," sambung Wibi.
Baca juga: Anggaran Rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp2,4 Miliar
Lebih lanjut Wibi menegaskan, tugas Anies saat ini tidak mudah sejak ditinggalkan Sandiaga Uno pada 2018. Menurutnya, naiknya anggaran TGUPP seharusnya bisa meringankan kinerja Anies untuk mengatasi permasalahan di Jakarta.
"Tidak bisa dikatakan pas atau tidak pas, itu terlalu sempit untuk kita jabarkan layak atau tidak. Sementara ini (Anggaran TGUPP) baru diajukan. Jadi indikatornya adalah hasil progresivitas daripada Pak Anies dalam hal membangun Jakarta, ukan progresivitas TGUPP itu sendiri," ucap Wibi.
Problem-problem di Jakarta, dianggap Wibi, memiliki kompleksitas yang luar biasa. Ia mengatakan, Pemprov DKI pasti membutuhkan anggaran lebih untuk TGUPP. Namun penganggaran itu harus disusun secara bijaksana.
"Anggaran TGUPP itu sendiri kan sudah melalui konsultasi ke Kemendagri. Tapi daripada itu, Fraksi NasDem berpikir marilah kita lihat apa yang dihasilkan dari gubernur," tandas Wibi.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan kenaikan anggaran TGUPP dari tahun ini sebesar Rp18,9 miliar menjadi Rp26,5 miliar untuk tahun depan. Pengusulan itu dilakukan dalam pengajuan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020. (OL-8)
Billy meminta kepada pihak yang menyatakan ada ordal saat kepemimpinan Anies, untuk datang ke Pemprov DKI Jakarta agar tidak hanya menuduh saja
Gembong pun menuturkan anggaran tersebut digeser oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Pras menyebut akibat pekerjaan TGUPP itu menyebabkan beberapa jalanan tergenang banjir. Ia menegaskan dalam membangun Jakarta harus rasional.
Pemprov DKI Jakarta pun menghormati keputusan yang diambil Bambang Widjojanto untuk mundur dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Anggaran ini untuk operasional 68 anggota TGUPP selama 10 bulan pada 2022 karena masa berakhir jabatan Anies pada Oktober 2022.
Gembong menilai anggaran TGUPP sangat besar setiap tahunnya mencapai belasan miliar namun hingga saat ini capaian kinerjanya tak bisa diukur dan tak bisa diawasi DPRD DKI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved