Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KUASA Hukum Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum PSSI Joko Driyono tak mempermasalahkan pasal yang dituntut kepada kliennya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Pembacaan tuntutan dibacakan pada hari ini, Kamis (4/7), di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada pukul 16.45 WIB.
"Kami kuasa hukum tidak mempersoalkan pasal mana yang dianggap JPU terbukti dilakukan oleh terkdawa," kata penasehat hukum Joko Driyono, Mustofa Abidin, setelah sidang di PN Jakarta Selatan, Kamis (4/7).
Mustofa Abidin melihat dari fakta persidangan masih sangat lemah sehingga pihaknya tak mempermasalahkan pasal yang dituntut.
"Karena sampai saat ini, kami (kuasa hukum) merasa bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan dari pasal-pasal tersebut, masih belum ada satupun yang dibuktikan oleh JPU secara sah dan meyakinkan," ujar Mustofa Abidin.
"Sehingga terkait apa yang sudah kita dengarkan tadi sama sekali tidak mempengaruhi apa yang sudah kita persiapkan untuk sidang selanjutnya yaitu pembelaan atau pleidoi atas nama terdakwa Joko Driyono," imbuhnya.
Baca juga: Jaksa Tuntut Jokdri Dihukum 2,5 Tahun Penjara
Selain itu, kuasa hukum Joko Driyono mengaku sudah mempersiapkan pleidoi jauh sebelum tuntutan dibacakan oleh JPU.
"Kami sudah menyusun sejak awal sebenarnya pleidoi itu, dan kami memang tinggal menunggu kepastian apa yang kita dengarkan dari tuntutan yang barusan dibacakan," papar Mustofa Abidin.
Kuasa hukum Jokdri berencana membahas pasal per pasal dari setiap pasal tuntutan JPU.
"Nanti rencana kami, sesuai dengan pendirian kami tidak ada satupun dakwaan penuntut umum yang bisa dibuktikan berdasarkan fakta-fakta di persidangan dengan secara sah dan meyakinkan. Semoga nanti dalam pledioi kami punya waktu yang lumayan, kami akan membahas satu per satu pasal-pasal yang didakwakan tersebut," terangnya.
"Sehingga keinginan kami atau tujuan kami adalah untuk membuktikan bahwa yang didakwakan penuntut umum tersebut, belum ada satupun yang bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan," tutupnya.(OL-5)
PERSATUAN Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menyampaikan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) akan menggelar sidang pada 15 Agustus mendatang terkait Maarten Paes.
Dukungan yang diberikan diharapkan bisa memotivasi para atlet muda untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.
PEMAIN muda berdarah Indonesia-Australia Mathew Baker mendapat panggilan untuk tim U-17 Australia. PSSI merespons Mathew tetap akan bersama Indonesia untuk tim U-17
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Beragam komentar disampaikan publik sepak bola Tanah Air melalui media sosial setelah Garuda Muda meraih gelar juata Piala AFF U-19.
Ketua umum PSSI Erick Thohir menyampaikan optimisme menyusul kemenangan tim U-19 Indonesia menjuarai Piala AFF U-19 2024
PELATIH Bali United Stefano Cugurra mengharapkan sanksi keras kepada oknum pelaku untuk mencegah praktik pengaturan skor atau match fixing dalam kompetisi sepak bola tanah air.
Zwayer mengungkapkan dirinya pernah mendapatkan ancaman pembunuhan sejak Jude Bellingham mengkritik kepemimpinannya dalam laga Bundesliga antara Borussia Dortmund dan Bayern Muenchen.
Dugaan terhadap adanya pengaturan pertandingan di liga sepak bola Indonesia di setiap tingkatan mulai Liga 1, Liga 2 dan seterusnya kerap terdengar.
Pada Januari 2021, Agripina dijatuhi sanksi dibekukan selama lima tahun oleh BWF karena tidak melaporkan perihal tawaran pengaturan skor tersebut.
SEBANYAK delapan pemain bulu tangkis Indonesia mendapatkan sanksi berat dari Badminton World Federation (BWF) atau Badan Bulu Tangkis Dunia.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat untuk menjadi whistleblower engan melaporkan dugaan kasus pengaturan skor atau match fixing pertandingan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved