Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MASSA aksi gabungan kawal sidang sangketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatangi kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Mereka bergerak menuju Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Mereka menyanyikan yel sembari memasuki Jalan Merdeka Barat. Massa membentangkan spanduk bertuliskan, "Aksi ini bukan bela Prabowo. Aksi ini bela kedaulatan rakyat."
Baca juga: Arus Lalu Lintas Lancar Meski Terjadi Penutupan Jalan
Koordinator lapangan massa aksi, Abdullah Hehamahua, menyebut akan ada 2.000 peserta aksi di kawasan Patung Arjuna Wijaya. Massa berasal dari sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
"Dari beberapa komponen, GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa), dari FPI (Front Pembela Islam), dari Alumni 212, dari beberapa kelompok alumni mahasiswa," kata Abdullah di Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (14/6).
Abdullah mengeklaim massa turun ke jalan atas panggilan hati. Dia menekankan aksi ini tak berhubungan dengan calon presiden, baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo. "Inisiatif untuk mendampingi atau mengawal sidang MK agar sidang berjalan profesional," kata Abdullah.
Dia ingin MK menegakkan hukum bersih, jujur, dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Abdullah tak ingin ada kepentingan-kepentingan tertentu yang memengaruhi jalannya sidang di MK. Dia mengaku aksi hari ini sudah mendapatkan izin kepolisian hingga pukul 18.00 WIB. Meski begitu, mereka berkomitmen membubarkan diri pukul 17.00 WIB.
Baca juga: Polisi tidak Izinkan Unjuk Rasa di Depan MK
Dilansir dari Medcom.id, aksi massa terhenti hingga depan kantor Kementerian Pertahanan. Aparat membuat pembatas dengan pembatas jalan, kawat berduri, dan mobil.
Kasat Patwal Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP H. Gunawan mengatakan massa sebatas menyampaikan pendapat di sekitar Patung Arjuna Wijaya atau akrab disebut Patung Kuda. Kepolisian telah membuat barikade di Jalan Medan Merdeka Barat mengarah ke MK.
"Khusus lalin (lalu lintas) sekitar 600 (personel) ditempatkan di akses sekitar MK. Termasuk depan Istana, Harmoni, dan lain-lain," kata Gunawan. (Medcom.id/OL-6)
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menyayangkan permohonan serupa
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved