Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta menyebutkan Jakarta Selatan menjadi daerah yang paling banyak menyalahi aturan pemasangan alat peraga kampanye (APK) Pemilihan Umum 2019.
"Ada 3.813 pelanggaran di Jakarta Selatan terkait pemasangan APK," kata Komisioner Bawaslu DKI, Puadi, yang ditemui pada acara pelatihan humas, protokoler, dan public speaking di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Selasa (26/2).
Puadi mengatakan bahwa terhitung periode 23 September 2018 hingga pertengahan Februari 2019 masa kampanye total ada 13.578 pelanggaran yang terjadi di DKI Jakarta.
Dia merinci pelanggaran yang terjadi di DKI Jakarta, yakni di Jakarta Pusat ada 3.323 pelanggaran, Jakarta Utara 582, Jakarta Selatan 3.813, Jakarta Barat 2.673, Jakarta Timur 3.161, dan Kepulauan Seribu 26 pelanggaran.
Baca juga: Cawagub Ditolak FBR, PKS Akui Sudah Berkomunikasi
"Pelanggaran yang paling banyak dilakukan itu pemasangan APK di pohon dan tiang listrik. Kebanyakan APK yang terpasang di pohon dan tiang listrik yang sudah kita tertibkan," ujarnya.
Puadi menegaskan juga bahwa ada calon legislatif di Jakarta Barat yang kampanye di tempat pendidikan.
"Beberapa peserta pemilu, terutama caleg yang sudah berkekuatan hukum tetap di pengadilan yang nantinya akan didiskualifikasi dan dicoret namanya," kata dia.
Kebijakan pemasangan APK sendiri sudah diatur oleh KPU seperti yang tertuang dalam Pasal 31 Ayat kedua Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
Dalam peraturan tersebut dituliskan bahwa APK tidak boleh diletakkan di beberapa tempat, seperti di lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan. (OL-1)
Umumnya tindak kejahatan ini akan terjadi di media sosial Instagram, X hingga Facebook. Bahkan, pelaku juga akan melakukan modus penipuan melalui aplikasi chating
BEBERAPA waktu lalu diberitakan bahwa Presiden Joko Widodo kaget dengan rasio jumlah penduduk Indonesia di jenjang S-2 dan S-3.
PEMERATAAN akses pendidikan harus terus menjadi perhatian serius agar proses peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa segera terwujud.
Rendahnya APK bisa diatasi oleh pemerintah dengan mengarahkan sebagian besar lulusan SMA/SMK sederajat untuk memilih kuliah jenjang diploma agar mudah masuk dunia kerja.
Sebagian besar APK menggunakan bahan yang tidak ramah lingkungan seperti plastik.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana akan mengolah sampah alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2024 menjadi bahan bakar alternatif.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved