Kunjungan Prabowo ke Rusia Dinilai Berisiko, AS Bisa Bereaksi Negatif

LANGKAH Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Rusia demi mengamankan pasokan energi dinilai menyimpan konsekuensi diplomatik yang serius. Di tengah situasi global yang belum stabil, manuver tersebut dianggap tak bisa dijalankan secara gegabah karena berpotensi memicu tekanan dari negara-negara besar, terutama Amerika Serikat.

Koordinator Analis Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), Reyhan Noor, menilai pendekatan Indonesia ke Rusia memang dapat dipahami dari sisi kebutuhan energi nasional. Namun, menurut dia, kebijakan itu harus dihitung sangat cermat karena bersinggungan langsung dengan dinamika geopolitik dan kebijakan sanksi internasional yang masih bergerak.

“Menurut saya ini langkah perlu hati-hati karena belum ada kepastian terkait perpanjangan pengecualian pembelian minyak Rusia dari Amerika Serikat (AS) yang kadaluarsa per tanggal 11 April kemarin,” ujarnya saat dihubungi, Senin (13/4).

Baca juga : Gibran Lepas Prabowo ke Rusia

Ketidakjelasan status pengecualian tersebut menjadi titik rawan. Pasalnya, relasi perdagangan dan politik Indonesia dengan Amerika Serikat saat ini juga dinilai sedang berada dalam fase sensitif. Bila Indonesia tetap melanjutkan pembelian minyak Rusia tanpa kepastian hukum dan politik dari Washington, maka ruang tekanan terhadap Jakarta dinilai akan terbuka lebar.

“Jika dilakukan, tentunya AS akan memiliki sentimen paling negatif terhadap Indonesia karena perjanjian Agreement Reciprocal Trade kemarin,” kata Reyhan.

Ia mengingatkan, meski perjanjian itu belum diratifikasi, potensi dampak diplomatiknya tetap tidak bisa dianggap remeh. Menurut dia, langkah Indonesia yang terlalu jauh mendekat ke Rusia bisa memicu pembahasan ulang dalam negosiasi dagang dengan Amerika Serikat.

Baca juga : Ketua APTISI Ajak Akademisi Lakukan Kritik Konstruktif dan Beretika ke Pemerintah

“Walaupun belum diratifikasi, potensi negosiasi akan diulang menjadi lebih besar,” ujarnya.

Meski begitu, Reyhan menilai situasi ini belum sepenuhnya tertutup bagi Indonesia. Ia melihat kemungkinan adanya ruang manuver apabila pemerintah mampu memanfaatkan tekanan yang muncul sebagai alat tawar untuk mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan dalam perundingan.

“Upaya renegosiasi akan sangat disambut baik bila poin kesepakatan bisa lebih menguntungkan Indonesia,” pungkasnya. (Z-10)