Tegas, Kuba Tolak Intervensi AS soal Kekuasaan Miguel Diaz-Canel

PRESIDEN Kuba Miguel Diaz-Canel menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya meski menghadapi tekanan yang meningkat dari Amerika Serikat (AS), seraya menekankan bahwa kepemimpinan negara sepenuhnya ditentukan oleh rakyat Kuba.

Dalam wawancara dengan NBC News yang disiarkan Kamis (9/4), Diaz-Canel menolak seruan agar dirinya mundur demi meredakan krisis yang dihadapi negaranya. Dia menegaskan bahwa Kuba adalah negara berdaulat yang tidak tunduk pada pengaruh eksternal.

"Di Kuba, mereka yang menduduki posisi kepemimpinan tidak dipilih oleh Pemerintah Amerika Serikat," katanya seraya menambahkan bahwa mundur dari jabatan "bukan bagian dari kosakata kami".

Baca juga : Kuba Lumpuh! Jaringan Listrik Nasional Kolaps Lagi, Markas Partai Komunis Dibakar Massa

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump terhadap Havana, dengan sejumlah pejabat menyerukan perubahan politik dan ekonomi di negara yang menganut sistem komunis tersebut.

Seorang pejabat Gedung Putih menyatakan bahwa Washington meyakini kesepakatan dengan Kuba masih dapat dicapai, namun juga menyebut negara itu sebagai "negara yang gagal".

Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio turut mengkritik sistem ekonomi Kuba, dengan menyatakan bahwa perubahan signifikan hanya dapat terjadi melalui perubahan kepemimpinan dan tata kelola.

Baca juga : Presiden Kuba Siapkan ‘Perlawanan Tak Tergoyahkan’ Terhadap Ancaman Trump di Tengah Krisis Listrik

"Kuba hanya bisa berhasil jika warganya meninggalkan negara itu," kata Rubio.

Menanggapi hal itu, Diaz-Canel mempertanyakan apakah tuntutan serupa juga akan diarahkan kepada para pemimpin Amerika Serikat, sekaligus menuduh Washington berupaya mencampuri urusan dalam negeri Kuba.

Kuba saat ini menghadapi krisis ekonomi berkepanjangan yang ditandai dengan kekurangan bahan bakar, pemadaman listrik bergilir, serta keterbatasan akses terhadap pangan dan obat-obatan.

Pemerintah Kuba menilai kondisi tersebut sebagian besar dipicu oleh sanksi AS yang telah berlangsung selama puluhan tahun, sementara pihak AS menilai persoalan struktural ekonomi sebagai penyebab utama.

Perkembangan terbaru juga memperburuk situasi, termasuk berkurangnya pasokan minyak dari Venezuela dan gangguan rantai pasok yang memicu pemadaman listrik secara luas.

Meskipun ketegangan meningkat, kedua pihak mengakui ada kontak terbatas. Wakil menteri luar negeri (wamenlu) Kuba menyatakan bahwa pembahasan untuk meredakan ketegangan masih berada pada tahap yang sangat awal.

Sebelumnya, pada 29 Maret lalu, Trump menyatakan bahwa Kuba akan menjadi "target berikutnya" setelah operasi militer terhadap Iran. Trump juga memperingatkan bahwa Kuba akan segera runtuh. (Ant/P-3)