Bangladesh Minta India Pastikan Hasina Tetap Diam

KEPALA pemerintahan transisi Bangladesh Muhammad Yunus meminta India untuk memastikan mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina tetap diam. Maklum, pernyataan politiknya dapat menyebabkan ketidaknyamanan antara kedua negara tetangga tersebut.

Dalam wawancara dengan Press Trust of India, pada Kamis (5/9), Yunus mengatakan bahwa Sheikh Hasina yang melontarkan pernyataan politik dari India merupakan sikap tidak ramah. Menurut Yunus, ia harus tetap diam sampai Dhaka meminta ekstradisinya.

Hasina melarikan diri ke India pada 5 Agustus. Dia tinggal di India hingga saat ini, menyusul protes massal terhadap pemerintahan yang dijalankannya selama 15 tahun di Bangladesh.

Baca juga : 20 Orang Tewas akibat Banjir di Bangladesh

"Jika India ingin mempertahankannya sampai (pemerintah) Bangladesh menginginkannya kembali, syaratnya dia harus diam," kata Yunus.

Hasina tampaknya hanya memberikan satu wawancara kepada media yang menyatakan bahwa Amerika Serikat berada di balik pemecatannya.

Hasina mengatakan dia menolak menyerahkan Pulau Saint Martin kepada AS yang akan memberi pengaruh Washington atas Teluk Benggala, berdasarkan laporan harian India, Economic Times, pada Agustus. Namun AS membantah pernyataan Hasina.

Baca juga : Eks PM Bangladesh Tuding AS Turut Menggulingkannya terkait Pulau Saint Martin

Setelah jatuhnya pemerintahan Hasina, Yunus diangkat sebagai kepala pemerintahan transisi sampai pemilu baru diadakan. Yunus mengatakan Bangladesh menghargai hubungan yang kuat dengan India. 

Namun, New Delhi bertindak melampaui narasi yang menggambarkan setiap partai politik lain kecuali Liga Awami sebagai kelompok Islamis dan negara itu akan berubah menjadi Afghanistan tanpa Sheikh Hasina.

Sementara itu, Penasihat Urusan Luar Negeri Md Touhid Hossain sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah akan meminta India untuk mengirim kembali Hasina dari India jika diperlukan oleh sistem hukum negara tersebut.

Baca juga : Ekonomi Bangladesh Terpukul Gejolak Politik

Banyak kasus, termasuk pembunuhan, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida diajukan terhadap Hasina dan pejabat pemerintahannya setelah pengunduran dirinya.

Adapun ketua komisi pemilihan umum dan empat komisioner lain dari pengawas pemilihan Bangladesh mengundurkan diri pada Kamis.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kazi Habibul Awal mengatakan bahwa pemilihan terakhir yang diadakan pada 7 Januari tahun ini yang memberikan Hasina masa jabatan keempat yang belum pernah terjadi merupakan kontroversial karena tidak inklusif secara politik. (Ant/Z-2)