Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TIONGKOK mengubah nama ratusan desa di wilayah Xinjiang sebagai sebuah upaya menghapus makna budaya dan agama bagi etnis Uighur,
Dalam laporan Human Rights Watch (HRW). ratusan desa di Xinjiang berganti nama terkait dengan agama, sejarah, atau budaya Uighur merupakan bagian dari ribuan perubahan nama antara tahun 2009 dan 2023.
Pemerintah Tiongkok menggunakan frasa Mandarin seperti “kebahagiaan”, “persatuan”, dan “harmoni” untuk menggantikan nama-nama desa Uighur tersebut.
Baca juga : Direktur Eksekutif Center for Uyghur Studies Mengelak Saat Dituduh Bela Israel
Dalam beberapa tahun terakhir, pihak berwenang Tiongkok secara radikal merombak masyarakat di Xinjiang dalam upaya untuk mengasimilasi populasi minoritas Uighur ke dalam budaya arus utama Tiongkok.
Para peneliti dari HRW dan organisasi Uyghur Hjelp yang berbasis di Norwegia mempelajari nama-nama desa di Xinjiang dari situs Biro Statistik Nasional Tiongkok selama periode 14 tahun terakhir.
Mereka menemukan ada 3.600 dari 25.000 nama desa di Xinjiang diubah. Meskipun sebagian besar perubahan nama ini terlihat biasa saja, kata HRW, sekitar seperlima atau 630 perubahan nama itu menghapus referensi terhadap agama, budaya, atau sejarah Uyghur.
Baca juga : Direktur Eksekutif Pusat Studi Uighur Ditolak Mahasiswa
Salah satu contoh yang disoroti oleh laporan tersebut adalah Aq Meschit (masjid putih) di Kabupaten Akto, sebuah desa di barat daya Xinjiang, berganti nama menjadi Desa Persatuan pada tahun 2018.
Semakin banyak bukti yang menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia sistematis terhadap populasi Muslim Uyghur di negara tersebut.
Sebagian besar Muslim Uygur Tiongkok tinggal di barat laut negara itu, seperti Xinjiang, Qinghai, Gansu dan Ningxia. Ada sekitar 20 juta Muslim di Tiongkok.
Kendati demikian Beijing membantah tuduhan tersebut. Meskipun Tiongkok secara resmi adalah negara ateis, pihak berwenang mengatakan mereka toleran terhadap kebebasan beragama.
Maya Wang, perwaklan Human Rights Watch di Tiongkok mengatakan pihak berwenang Tiongkok telah mengubah ratusan nama desa di Xinjiang mencerminkan propaganda pemerintah. “Perubahan nama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Tiongkok untuk menghapus ekspresi budaya dan agama Uighur,” jelasnya. (BBC/P-5)
Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Front Muslim Muda Banten (FMMB) mengutuk keras tindakan pemerintah Tiongkok terhadap masyarakat muslim yang ada di Uighur.
Salah satu perwakilan massa dari Aliansi Mahasiswa Islam Bersatu (AMIB), Amril, menduga Abdulhakim dan organisasinya mendukung Israel dibandingkan Palestina.
Sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Uighur, Abdulhakim Idris diduga menjadi corong kepentingan negara barat.
ALIANSI Mahasiswa Islam (AMI), menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Rakyat China, menuntut tanggungjawab tragedi berdarah Tiananmen.
HAKIM Prancis telah membuka penyelidikan atas tuduhan empat bisnis mode, termasuk Uniqlo dan Zara, yang mendapat keuntungan dari kerja paksa minoritas Uighur di Tiongkok.
Perlu kerja pentahelix dan sinergi kolaborasi untuk membangun komitmen yang kuat dalam penanganan dan pencegahan stunting. Termasuk dukungan regulasi
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
BPJS Ketenagakerjaan dan Kemendes PDTT menjalin kerja sama untuk memberikan proteksi bagi warga desa dari risiko sosial dan ekonomi.
Jaringan Listrik Pedesaan seiring dengan Pertumbuhan Rasio Elektrifikasi (RE) PLN di Provinsi Jawa Barat dari 99% pada 2019 menjadi 99,99% hingga semester 1 2024.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel mengungkapkan 316 desa di Kalimantan Selatan masih blank spot dan ditargetkan 2026 masalah ini dapat diselesaikan.
Pembelajaran berbasis digital dalam penguatan kapasitas Aparatur Desa melibatkan banyak pihak, termasuk Kemendagri,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved