Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Putra Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Hunter Biden, mengakui dua dakwaan terkait pengemplangan pajak dan satu dakwaan kepemilikan senjata api.
Dalam sebuah pernyataan yang diberikan kepada beberapa kantor berita AS, pengacara Biden, Christopher Clark, mengonfirmasi kliennya akan bertanggung jawab atas dakwaan ketidakpatuhan pajak.
"Hunter akan bertanggung jawab atas dua pelanggaran ringan karena gagal untuk mengajukan pembayaran pajak ketika jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan pembelaan," kata Clark.
Baca juga: Trump Tetap Bantah Tuduhan Penggelapan Dokumen Rahasia
Sedangkan, untuk dakwaan kepemilikan senjata api, Hunter Biden juga mengakuinya namun akan mengajukan perlawanan. Clark menegaskan kliennya akan mengajukan praperadilan atas dakwaan ketiga itu.
"Sebuah pengalihan praperadilan biasanya merupakan kesepakatan antara terdakwa dan jaksa yang memungkinkan rehabilitasi daripada hukuman penjara," jelasnya.
Baca juga: Donald Trump Didakwa Mencuri Dokumen Rahasia dan Mengancam Keamanan Nasional
Hunter diuduhan memiliki senjata jenis pistol Colt Cobra 38 pada Oktober 2018. Dia melanggar hukum federal karena berstatus sebagai pengguna narkoba. Ia pun dijerat hukuman maksimal hingga 10 tahun penjara.
“Saya tahu Hunter ingin bertanggung jawab atas kesalahan yang dia buat selama masa kekacauan dan kecanduan dalam hidupnya. Dia berharap untuk melanjutkan pemulihannya dan bergerak maju, ”tutur Clark.
Jaksa departemen kehakiman juga menguraikan perjanjian yang direncanakan dalam pengajuan pengadilan. Kesepakatan antara Hunter Biden dan jaksa penuntut harus disetujui oleh hakim federal.
Kesepakatan itu diperkirakan akan mengakhiri penyelidikan federal selama bertahun-tahun terhadap urusan pribadi dan profesi Biden muda yang telah lama menimbulkan beban politik ayahnya.
Juru Bicara Gedung Putih Ian Sams mengatakan “Presiden dan Ibu Negara mencintai putra mereka dan mendukungnya saat dia terus membangun kembali hidupnya. Kami tidak akan memiliki komentar lebih lanjut,” paparnya. (AlJazeera/Z-11)
Presiden AS Joe Biden menyatakan akan menghormati keputusan juri yang menemukan putranya, Hunter Biden, bersalah atas kejahatan kepemilikan senjata.
Hunter Biden, putra Joe Biden, menjadi anak pertama dari seorang Presiden AS yang dijatuhi hukuman atas kejahatan federal.
Hunter Biden menjadi anak presiden Amerika Serikat (AS) yang tengah menjabat pertama yang divonis bersalah dalam sidang kriminal.
Hunter Biden, putra Presiden AS Joe Biden, sedang diadili dengan tuduhan membeli senjata secara ilegal pada 12 Oktober 2018, saat dia adalah pengguna kokain.
Pengadilan federal AS menetapkan tanggal 3 Juni sebagai awal persidangan Hunter Biden, putra Presiden Joe Biden, atas tuduhan kepemilikan senjata api ilegal.
Mantan informan FBI, Alexander Smirnov, diadili karena didakwa membuat klaim palsu bahwa Hunter Biden, putra Presiden AS Joe Biden, meminta jutaan dolar suap dari perusahaan Ukraina, Burisma.
Syahrul Yasin Limpo didakwa menerima potongan dana di Kementan yang jumlahnya mencapai Rp44,5 miliar.
Mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo bakal mendengarkan dakwaan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), hari ini.
MANTAN Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang dibebaskan bersyarat, melapor ke jaksa penuntut umum pada Selasa (20/2), setelah mengajukan petisi tertulis kasus lese majeste.
KPK akan mendakwa eks dirut Pertamina Karen Agustiawan merugikan keuangan negara atas kasus dugaan rasuah pengadaan LNG.
Dalam dakwaan penuntut umum ada kerugian negara yang berasal dari PT BA, namun laporan pemeriksaan dan laporan keuangan tidak pernah dibuktikan dalam persidangan.
Perusahaan tersebut juga telah mengikuti peraturan internal perusahaan dan tidak ditemukan kerugian negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved