Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Faris Al-Fadhat menilai kemenangan Presiden Turki petahana Recep Tayyip Erdogan dapat memperkuat perannya di kancah dunia. Meski demikian kepemimpinannya tidak akan banyak perubahan bagi rakyatnya.
Dalam pemilihan presiden Turki tahap kedua yang dilaksanakan Minggu (28/5), Erdogan berhasil meraih kemenangan atas pemimpin oposisi, Kemal Kilicdaroglu. Berdasarkan data yang dihimpun, dengan 99,43% suara telah terhitung, hasil pra-resmi yang diumumkan oleh Dewan Pemilihan Tertinggi Turki (YSK) pada hari tersebut menunjukkan bahwa Erdogan berhasil meraih 52,14% dari total suara.
Di sisi lain, Kilicdaroglu mendapatkan dukungan sebesar 47,86% dari keseluruhan suara. Menurut Faris kemenangan ini mengukuhkan posisinya untuk memimpin Turki sebagai presiden pada periode ketiga.
Baca juga : Presiden Tukri Erdogan Incar Dekade Ketiga Pemerintahannya
Sebagai gambaran, Erdogan telah memimpin Turki selama 20 tahun sejak terpilih sebagai perdana menteri tahun 2003-2014, dilanjurkan terpilih sebagai Presiden tahun 2014. "Meskipun tampaknya tidak akan banyak perubahan dalam gaya kepemimpinan Erdogan untuk lima tahun ke depan, namun kita akan menyaksikan penyesuaian yang akan dilakukan pemeirntah," ujar Faris kepada Media Indonesia, Senin (29/5).
Menurut Wakil Rektor UMY ini, Erdogan hanya akan sedikit mengubah pendekatannya kepada rakyat. Mengingat ini untuk pertama kalinya dia tidak menang satu putaran.
Hampir setengah dari warga Turki dengan 47,86% yang ingin Erdogan diganti. Hal ini tentu akan menjadi evaluasi dari tim pemerintah mengenai gaya komunikasi publik dan cara dia memimpin.
Baca juga : KPU Turki Umumkan Hasil Suara Erdogan vs Kilicdaroglu
Faris menambahkan beberapa program pemerintah juga boleh jadi akan ada perubahan prioritas atau penyesuaian. Hal ini disebabkan dampak dari pemilu tahun ini yang menunjukkan pembelahan dari masyarakat Turki.
"Mirip dengan beberapa negara yang politiknya terbelah, seperti di AS dan juga Indonesia (pada pemilu 2019), Turki kali ini menjukkan hal yang sama. Hal ini sudah ditujukkan oleh respon oposisi yang menolak dan mengecam hasil pemilu yang dianggak tidak fair dan tidak demokratis," tururnya.
Setelah hasil pemilu diketahui, kata dia,Kilicdaroglu mengatakan pesta demokrasi kali ini menjadi periode pemilihan presiden yang paling tidak adil dalam sejarah negaranya. Dia bahkan menuduh pemerintahan Erdogan sebagai pemerintahan yang otoriter.
Baca juga : 64 Juta Warga Turki Tentukan Nasib Erdogan dan Kilicdaroglu
"Karena itu, hasil dari pemilu ini akan direspon oleh Erdogan dengan beberapa penyesuaian prioritas kebijakan, jika ia ingin pemilu selanjutnya tetap dimenangkan oleh AKP," tuturnya.
Menurut Faris, Erdogan memiliki ambisi dalam membawa Turki sebagai negara yang punya peran besar di dunia internasional, atau paling tidak di kawasan. Dalam beberapa kali pidatonya, hal ini tampak sangat jelas, termasukan dalam hubungannya dengan Eropa dan Rusia dalam perang Ukraina baru-baru ini.
Setelah pemilu ini, Erdogan akan terus melanjutkan peran Turki tersebut. Namun yang penting untuk diselesaikan perosalan ekonomi yang dalam dua tahun terakhir kondisinya semakin memburuk.
Baca juga : Erdogan Kunci Dukungan Sinan Ogan
Sejauh ini respon dunia internasional cukup baik atas terpilihnya Erdogan kembali. Beberapa kepala negara telah mengucapkan selamat. Bahkan presiden Amerika Serikat telah menyampaikan ucapan selamat.
Dampak lain, kata dia, dari kemenangan ini akan semakin memperkuat hubungan Turki dan Indonesia dlaam lima tahun ke depan, yang selama ini di bawah kepemimpinan Erdogan telah terjalin dengan baik.
Tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia cukup banyak yang simpatik atau mungkinj ngefans dengan gaya kepemimpina Erdogan dan partai AKP. Bagi Turki, Indonesia adalah mitra sangat strategis karena sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki dampak yang besar bagi posisi Turki di dunia internasional.
"Selama ini Indonesia juga banyak berkontribusi terhadap ekonomi Turki melalui wisatawan asal Indonesia. Begitu juga dalam membantu Turki ketika terjadi gempa. Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Turki selama ini terus mengalami pertumbuhan," pungkasnya. (Z-4)
MENTERI luar negeri Turki pada Rabu (31/7) mengatakan bahwa dengan menghabisi kepala politik Hamas Ismail Haniyeh, Israel juga telah membunuh perdamaian.
KEMENTERIAN Luar Negeri Turki mengatakan genosida yang dilakukan pemimpin kelompok Nazi Jerman Adolf Hitler telah berakhir. Hal serupa juga akan terjadi pada PM Israel Benjamin Netanyahu.
Iwan juga mengatakan sewaktu syuting di Hipodrom Konstantinopel, mereka didatangi pihak keamanan lalu dicecar dengan berbagai pertanyaan terkait tujuan mereka.
Pelatih Turki Vincenzo Montella mengatakan para pemainnya perlu memanfaatkan kekuatan dukungan suporter saat menghadapi Belanda
PEMIMPIN kelompok pejuang Palestina, Hamas, Ismail Haniyeh mengadakan pembicaraan dengan Qatar, Mesir, dan Turki untuk meninjau perkembangan gencatan senjata di Jalur Gaza.
Demiral mencetak dua gol saat Turki menang 2-1 atas Austria dan memastikan tempat di perempat final untuk menghadapi Belanda.
Biden menyerahkan tiket pencalonan presiden dari Partai Demokrat kepada wakil presidennya, Kamala Harris.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
EORANG ahli bedah jantung yang juga mantan Menteri Kesehatan Iran Masoud Pezeshkian berhasil memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) Iran.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Menurut AHY, penyelenggaran pilpres dan pileg yang dilakukan serentak menyebabkan banyak calon anggota legislatif yang berkontestasi cenderung tidak dikenali.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved