Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
AMNESTY International melaporkan sebanyak 883 orang dieksekusi mati tahun lalu, sehingga ini menjadi jumlah eksekusi tertinggi yang diketahui dalam lima tahun terakhir. Empat negara yang paling banyak menghukum mati ialah Tiongkok, Iran, Arab Saudi dan Mesir.
Amnesty International juga menyuarakan keprihatinan tentang penggunaan hukuman mati untuk pelanggaran narkoba.
"Jumlah eksekusi, yang tidak termasuk ribuan eksekusi yang diperkirakan telah dilakukan di Tiongkok, meningkat lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun 2021," kata Amnesty dalam laporan tahunannya tentang penggunaan hukuman mati, Selasa (16/5).
Baca juga : Saudi Eksekusi 170 Orang sepanjang 2023, Naik Dibanding Tahun Lalu
Kelompok hak asasi manusia itu menyebut sekitar 90% dari eksekusi mati yang diketahui di dunia di luar Tiongkok dilakukan hanya di tiga negara di Timur Tengah dan Afrika Utara.
Iran mengeksekusi 576 orang tahun lalu (314 orang pada 2021), Arab Saudi 196 orang (65 orang pada 2021), dan Mesir 24 orang.
Amnesty mencatat bahwa eksekusi mati di Arab Saudi merupakan yang tertinggi dalam 30 tahun terakhir.
Baca juga : Raisi akan menghadiri KTT Gaza di Arab Saudi
"Negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara melanggar hukum internasional ketika mereka meningkatkan eksekusi pada tahun 2022, menunjukkan ketidakpedulian yang tidak berperasaan terhadap kehidupan manusia," ujar Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard dalam sebuah pernyataan.
"Jumlah orang yang dirampas nyawanya meningkat secara dramatis di seluruh wilayah; Arab Saudi mengeksekusi 81 orang dalam satu hari. Baru-baru ini, dalam upaya putus asa untuk mengakhiri pemberontakan rakyat, Iran mengeksekusi orang-orang hanya karena menggunakan hak mereka untuk memprotes,” sambungnya.
Secara keseluruhan, 20 negara diketahui telah menggunakan hukuman mati tahun lalu, dengan lima negara melanjutkan eksekusi, termasuk rezim militer Myanmar yang mengejutkan dunia pada bulan Juli lalu dengan menggantung empat lawan politiknya dalam eksekusi pertama sejak tahun 1980-an.
Amnesty mencatat bahwa hampir 40% dari semua eksekusi yang dilakukan tahun lalu adalah untuk pelanggaran terkait narkoba dan terjadi di Iran (255), Arab Saudi (57), dan Singapura (11). Orang-orang mungkin juga dieksekusi untuk kejahatan narkoba di Tiongkok dan Vietnam, di mana penggunaan hukuman mati tetap menjadi rahasia negara, tambahnya.
Di bawah hukum hak asasi manusia internasional, negara-negara yang masih mempertahankan hukuman mati seharusnya menggunakannya hanya untuk kejahatan paling serius, seperti kasus yang melibatkan pembunuhan disengaja. (Aljazeera/Z-4)
Amnesty International mendesak ICC menyelidiki 3 sernagan Israel yang menewaskan 22 warga sipil Palestina di Jalur Gaza pada April.
Seorang jurnalis AFP di lokasi kejadian melihat beberapa mayat dan orang yang tertembak.
PENGADILAN Belanda memerintahkan pemerintah untuk berhenti mengirimkan suku cadang jet tempur F-35 ke Israel. Jet itu digunakan untuk melakukan pengeboman di Jalur Gaza.
Sejumlah tokoh bangsa, agama, dan masyarakat sipil seruan pembebasan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera KKB selama setahun di Papua.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Usman Hamid mengatakan laporan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Ketua BEM UI Melki Sedek Huang perlu dilihat secara cermat dan hati-hati.
Usman Hamid mengingatkan kemerdekaan menyatakan pendapat dan pemikiran melalui ekspresi tulisan, lisan atau karya seni adalah bagian dari hak yang dijamin konstitusi.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak segala pembahasan revisi UU TNI dan revisi UU Polri. Terdapat sejumlah masalah krusial yang membahayakan HAM
Masyarakat sipil mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberi atensi serius atas kasus penembakan pembela hak asasi manusia (HAM) Yan Christian Warinussy.
Laporan HRW mengungkapkan kelompok bersenjata yang dipimpin Hamas melakukan "banyak kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan" pada 7 Oktober.
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved