Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
FORUM ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) 2023 sebagai momentum untuk melahirkan gagasan dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kemiskinan.
Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy saat menjadi pembicara kunci pada pembukaan forum Pengetahuan ASCC di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Minggu (7/5).
Dalam forum ASCC bertema “Addressing Gaps and Rethinking Pathways to Eradicate Poverty in ASEAN”, Muhadjir mengatakan dalam tiga dekade terakhir untuk tingkat kemiskinan ekstrem, yaitu penduduk di bawah garis kemiskinan 1,9 dolar AS paritas daya beli (PPP) terjadi penurunan yang signifikan.
Baca juga : Sinergi Pemerintah-Swasta Perkuat Integrasi Ekonomi ASEAN
Jika pada 1990-an, kemiskinan ekstrem di ASEAN adalah sebesar 49 persen. Saat ini diperkirakan berada di bawah 10 persen.
Tiga dasawarsa kemudian, tingkat kemiskinan ekstrem di negara-negara anggota ASEAN pada 2020 berada di bawah lima persen bahkan ada yang mencapai nol persen, yakni Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hanya Laos yang masih mencatat tingkat kemiskinan ekstrem pada 2018 sebesar 10 persen.
Baca juga : Indonesia Bangun Jejaring Desa ASEAN untuk Dukung Pembangunan Kawasan
Menurut Muhadjir, keberhasilan pengentasan kemiskinan dalam tiga dekade terakhir dan kemampuan menghadapi lonjakan kemiskinan akibat dampak pandemi dan krisis global merupakan bekal a untuk memperkaya intervensi pengentasan kemiskinan dan merumuskan strategi ke depan. Langkah.
“Perkembangan tingkat kemiskinan yang baik dan signifikan dalam tiga dasawarsa terakhir menunjukkan bahwa pemerintah di negara-negara anggota ASEAN memiliki komitmen yang besar untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya,” kata Muhadjir.
Saat ini, diakuinya upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia maupun negara-negara anggota ASEAN menghadapi tantangan serius.
Ini menilai ancaman resesi global, perubahan iklim, dan faktor geopolitik sebagai tantangan utama dalam pengentasan kemiskinan.
Untuk mengatasi berbagai dampak tersebut, lanjutnya, ASEAN perlu mengembangkan agenda pembangunan yang tangguh, berkelanjutan, inklusif dan adaptif terhadap potensi krisis dan bencana yang tidak terduga.
Menurutnya, ketahanan energi, ketahanan pangan harus menjadi orientasi utama pemerintah dengan memperkuat skema perlindungan sosial dan subsidi terutama bagi kelompok miskin dan rentan (seperti penyandang cacat, lansia serta anak-anak dan perempuan).
“Selain itu, perkuat juga sektor usaha melalui Jaring Pengaman Sektor Riil dan Jaring Pengaman Sektor Keuangan,” kata Muhadjir Effendy.
Rangkaian pertemuan KTT ke-42 ASEAN sudah akan berlangsung 8 sampai 11 Mei 2023. Dua lokasi utama KTT ke-42 ASEAN adalah Hotel Meruorah Labuan Bajo dan Hotel Ayana Labuan Bajo.
Para Pemimpin ASEAN akan membahas sejumlah isu penting dalam rangka mendorong kawasan ASEAN yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan, serta memperkuat ketahanan ekonomi ASEAN. Upaya ini sejalan dengan tema yang diusung dalam Keketuaan Indonesia ASEAN Matters: Epicentrum of Growth. (RO/Z-5)
PP Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang setelah organisasi Islam tersebut memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, setiap anak Indonesia harus mendapatkan perlindungan yang optimal
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut anggaran Rp7.500 per porsi untuk makanan bergizi gratis sudah dinilai cukup.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta pengusaha melihat sisi positif dari Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA).
Pengiriman daging dam ke Indonesia merupakan bentuk feedback penyelenggaraan haji pada masyarakat Indonesia, khususnya untuk mendukung program penurunan stunting.
PEMERINTAH tengah mengejar target untuk penurunan angka kemiskinan dan Kemiskinan ekstrem. Penurunan angka kemiskinan 7,5 persen, dan angka kemiskinan ekstrem di bawah 0 persen di tahun 2024.
Menko PMK Muhadjir Effendy menjelaskan pemanfaatan pinjol untuk membantu UKT dengan catatan berasal dari platform yang resmi dan terawasi OJK dan PPATK
KAMPUS diminta bisa membantu mahasiswa yang menggunakan platform pinjaman online (pinjol) untuk pembiayaan kuliah. Peran kampus bisa membantu dari keringanan bunga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved