Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS), Joe Biden yang memulai kunjungan di Asia pada Sabtu (12/11) bersumpah akan mendesak Presiden Tiongkok, Xi Jinping untuk menekan Korea Utara.
Biden memulai turnya dengan menginjakkan kakinya di di Phnom Penh, Kamboja untuk bertemu dengan para pemimpin ASEA, dilanjutkan ke Bali untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali.
Pertemuan antara kedua negara adidaya di Bali akan diisi pembicaraan soal serentetan uji coba rudal yang memecahkan rekor oleh Korea Utara. Biden akan menemui Xi di Bali pada Senin (14/11).
"Biden akan memberi tahu Xi bahwa Tiongkok, sekutu terbesar Pyongyang, memiliki minat untuk memainkan peran konstruktif dalam menahan kecenderungan terburuk Korea Utara," kata Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan.
Menurut dia, Biden juga akan memberi tahu Xi bahwa jika pembangunan rudal dan nuklir Korea Utara terus terjadi akan semakin meningkatkan kehadiran militer dan keamanan Amerika di wilayah tersebut. Sullivan mengatakan Biden tidak akan menuntut Tiongkok melainkan memberikan Xi pilihan.
"Ini adalah bahwa Korea Utara merupakan ancaman tidak hanya untuk Amerika Serikat, tidak hanya untuk (Korea Selatan) dan Jepang tetapi juga untuk perdamaian dan stabilitas di seluruh kawasan," terangnya.
Baca juga: G20 Harus Bisa Hasilkan Terobosan Atasi Persoalan Dunia
Ia mengatakan, keputusan dari kedua pilihan tersebut hanya dapat ditentukan oleh Tiongkok. "Dengan Korea Utara semakin cepat meningkatkan kapasitas misilnya, situasi operasional menjadi lebih akut saat ini," kata Sullivan.
Biden dan Xi, pemimpin dua ekonomi terbesar dunia, telah berbicara melalui telepon beberapa kali sejak Biden menjadi Presiden AS pada Januari 2021. Tetapi pandemi Covid-19 dan keengganan Xi untuk bepergian ke luar negeri telah mencegah keduanya untuk bertemu langsung.
Pasangan ini tidak kekurangan topik untuk didiskusikan, dengan Washington dan Beijing berselisih mengenai berbagai masalah mulai dari perdagangan hingga hak asasi manusia di wilayah Xinjiang dan status pulau Taiwan.
Sementara itu Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres telah mendesak kedua belah pihak untuk bekerja sama, memperingatkan. Sebelum G20, Biden akan mendorong komitmen AS untuk Asia Tenggara dalam pertemuan dengan para pemimpin dari ASEAN.
Tiongkok telah melenturkan intervensinya melalui perdagangan, diplomasi, dan kekuatan militer dalam beberapa tahun terakhir di ASEAN. "Kehadiran Biden di KTT ASEAN utnuk menekankan kebijakan pemerintahannya dalam meningkatkan pengaruh AS di kawasan itu sebagai penjamin stabilitas," kata Sullivan.(AFP/OL-4)
Pada pertemuan sebelumnya pekan lalu para Menteri Luar Negeri G20, juga gagal menghasilkan kesepakatan lantaran perbedaan sikap terkait kondisi geopolitik.
MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi membeberkan kisah sukses Indonesia saat menjadi Presiden G20 2022 dan Ketua ASEAN 2023. Keberhasilan itu bukan hal yang mudah untuk diraih,
Acara ini merupakan pengakuan penting terhadap upaya kolaboratif antara FAO, Kemtan, dan Universitas IPB dalam menghadapi tantangan unik yang dihadirkan oleh pandemi.
Dalam mendorong pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 tersebut perlu dilakukan penguatan sejumlah strategi seperti pemanfaatan momentum bonus demografi melalui penciptaan generasi unggul.
BADAN Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama akan menggelar Forum Halal World di Jakarta pada 18-19 November 2023 dengan mengundang 118 lembaga halal dari 41 negara.
Arif Hidayat berharap seluruh negara Anggota G20 berkomitmen melanjutkan pencapaian Presidensi India selama G20 2023.
Pameran GIIAS 2024 bisa menjadi kesempatan untuk menampilkan aneka solusi pengisian daya mobil listrik mutakhir dan berinteraksi dengan para pelaku industri dan konsumen
Indonesia mendukung realisasi two-state solution berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional
Saat ini, ITDC dipercaya untuk mengembangkan dan mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika atau The Mandalika di Lombok, NTB.
Ia menyebut penghapusan rencana program dari JETP itu karena ketidakjelasan sumber pendanaan dari sponsor negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG).
Meski menyinggung mengenai dampak perang di Ukraina yang tengah berkonflik dengan Rusia, namun P20 tidak menyebut tentang isu kemerdekaan Palestina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved