Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
AMERIKA Serikat (AS) akan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan tekanan pada pemerintah Taliban Afghanistan untuk membalikkan beberapa keputusan baru-baru ini yang membatasi hak-hak perempuan dan anak perempuan jika kelompok tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda untuk membatalkan tindakan tersebut.
"Kami telah membahasnya secara langsung dengan Taliban," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price dalam briefing pada Senin (9/5).
"Kami memiliki sejumlah alat yang, jika kami merasa ini tidak akan dibalik, ini tidak akan dibatalkan, bahwa kami siap untuk bergerak maju," terangnya.
Namun, dia tidak merinci langkah-langkah yang mungkin atau bagaimana kelompok itu bisa berubah pikiran.
Baca juga: Raih Suara Terbanyak. Ferdinand Marcos Jr Tetap Tunggu Selesai Perhitungan
Pada Sabtu (7/5), Pemerintah Afghanistan di bawah kendarli Taliban memerintahkan perempuan untuk menutupi wajah mereka atau burqa di depan umum. Pemberlakukan wajib penggunaan burqa pernah dilakukan sebellumnya.
Kewajiban penggunaan burqa pun memicu kemarahan dan protes baik di dalam maupun luar negeri.
Komunitas internasional telah menjadikan pendidikan anak perempuan sebagai tuntutan utama untuk pengakuan masa depan pemerintahan Taliban.
Kelompok tersebut telah mengambil alih Afghanistan pada Agustus lalu ketika pasukan asing menarik diri.
Taliban pun membatasi anak perempuan dan perempuan untuk bekerja dan membatasi perjalanan mereka kecuali ditemani oleh kerabat dekat laki-laki.
Sebagian besar anak perempuan juga dilarang pergi ke sekolah setelah kelas tujuh.
"Kami telah berkonsultasi dengan sekutu dan mitra kami," kata Price. "Ada langkah-langkah yang akan terus kami ambil untuk meningkatkan tekanan pada Taliban agar membatalkan beberapa keputusan ini, untuk memenuhi janji yang telah mereka buat," ucapnya. (Straits Times/Nur/OL-09)
Secara singkat, syariah merupakan sistem hukum agama yang diambil dari Al-Qur'an sebagai kalam Allah dan Hadis atau perkataan atau tindakan Nabi Muhammad SAW.
Untuk pertama kalinya, di pertemuan Doha III ini, hadir otoritas de facto atau de facto authority (DFA) di Afghanistan, yaitu Taliban.
Indonesia menyarankan bahwa isu perempuan di Afghanistan harus terus disertakan sebagai salah satu prioritas dalam engagement komunitas internasional dengan Taliban.
Menurut JK, Afghanistan sekarang jauh lebih tenang dan aman dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Melalui Dana Global Pendidikan Tidak Boleh Ditunda milik PBB, Somaya Faruqi, mahasiswa Afghanistan suarakan pentingnya pendidikan untuk perempuan setelah dilarang oleh Taliban.
Korban tewas akibat serangan bom bunuh diri oleh kelompok IS di Pakistan naik menjadi 63 orang. Sebanyak 123 orang lainnya juga dilaporkan masih dalam perawatan karena mengalami luka.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak segala pembahasan revisi UU TNI dan revisi UU Polri. Terdapat sejumlah masalah krusial yang membahayakan HAM
Masyarakat sipil mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberi atensi serius atas kasus penembakan pembela hak asasi manusia (HAM) Yan Christian Warinussy.
Laporan HRW mengungkapkan kelompok bersenjata yang dipimpin Hamas melakukan "banyak kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan" pada 7 Oktober.
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved