Aturan Kartu Kesehatan Covid-19 Macron Disetujui Pengadilan Prancis

PENGADILAN tertinggi Prancis menegakkan aturan baru yang mengharuskan masyarakat memegang kartu kesehatan untuk mengakses bar dan restoran, pun petugas kesehatan harus divaksinasi covid-19 pada pertengahan September.

Undang-undang itu dibuat ketika Prancis menangani gelombang keempat infeksi covid-19 yang didorong oleh varian Delta.

Prancis telah meminta kartu kesehatan sejak 21 Juli. Hal itu ditujukan untuk mengakses museum, bioskop, dan kolam renang. Mulai 9 Agustus, aturan ini akan diperluas ke restoran, bar, kafe, pusat perbelanjaan besar dan kereta jarak jauh.

Sementara itu, petugas kesehatan harus disuntik pada pertengahan September. Jika tidak, maka akan diskorsing setidaknya hingga pertengahan November.

Macron meluncurkan rencananya untuk undang-undang pada bulan Juli dengan pesan sederhana yakni mendapatkan suntikan.

Tingkat vaksinasi melonjak ketika warga kehilangan kesenangan sehari-hari. Mayoritas orang Prancis menyetujui persyaratan kartu kesehatan, menurut survei Elabe.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Prancis Berlakukan Pembatasan Baru

Tetapi para penentang hukum menuduh Macron menginjak-injak kebebasan dan mendiskriminasi mereka yang tidak divaksinasi.

"Ini menyedihkan. Saya merasakan itu akan datang tetapi itu masih merupakan pukulan," kata pekerja administrasi rumah sakit Nathalie Juyot, Kamis (5/8).

Juyot mengatakan dia tidak menginginkan vaksin covid-19. Tetapi tidak memiliki pilihan lagi.

"Saya tidak mampu untuk tidak memiliki gaji," lanjutnya.

Tekanan pada rumah sakit

Dalam putusannya pada hari Kamis (5/8), Dewan Konstitusi mencoret beberapa klausul dalam undang-undang tersebut. Dikatakan, karantina 10 hari wajib pada siapa pun yang dites positif covid-19 melanggar kebebasan.

Itu juga memutuskan, atasan dapat menangguhkan pekerja kesehatan dan garis depan untuk sementara yang menolak divaksinasi covid-19 atau menunjukkan bukti tes negatif. Pengusaha pun tidak dapat memecat mereka yang memiliki kontrak jangka pendek.

Macron mengaku tidak bertanggung jawab atas keegoisan mereka yang menolak vaksin. Pun tidak akan tunduk pada tuntutan demonstran anti-vaksin, anti-kesehatan yang telah melakukan aksi protes di seluruh Prancis selama tiga akhir pekan terakhir.

"Beberapa puluh ribu orang telah kehilangan akal sedemikian rupa sehingga mereka mengatakan kita hidup dalam kediktatoran," kata Macron kepada Paris Match dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Rabu.

Tekanan baru pada sistem perawatan kesehatan menggarisbawahi perlunya kartu kesehatan. Rumah sakit di sepanjang Riviera, di Corsica dan wilayah selatan Occitanie minggu ini kembali memicu rencana manajemen krisis mereka yang mencakup penundaan beberapa operasi untuk membebaskan tempat tidur.

Di restoran La Cabasse dekat kota pelabuhan Mediterania Toulon, manajer Laurent Bondil yakin kartu kesehatan akan mempengaruhi pendapatannya, tetapi dia akan mematuhi peraturan baru.

"Setiap hari ada aturan baru. Tapi yang terpenting adalah kita masih di sini,” tukasnya.(Straitstimes/OL-5)