AS Dukung Pembebasan Hak Paten pada Vaksin Covid-19

AMERIKA Serikat menyatakan dukungannya untuk mengabaikan paten pada vaksin covid-19 guna meningkatkan produksi dan distribusinya di seluruh dunia. Pengabaian tidak akan segera diimplementasikan karena harus disetujui oleh konsensus di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), tetapi keputusan pemerintahan Biden untuk mendukung pengabaian akan memiliki pengaruh yang kuat pada hasil keputusan itu.

"Ini adalah krisis kesehatan global," kata perwakilan perdagangan AS Katherine Tai dalam sebuah pernyataan tertulis.

"Keadaan luar biasa dari pandemi covid-19 membutuhkan tindakan luar biasa," lanjutnya.

"Pemerintah sangat percaya pada perlindungan kekayaan intelektual, tetapi dalam layanan untuk mengakhiri pandemi ini, mendukung pengabaian perlindungan tersebut untuk vaksin covid-19. Kami akan secara aktif berpartisipasi dalam negosiasi berbasis teks di WTO yang diperlukan untuk mewujudkannya," lanjutnya.

Pengumuman tersebut dengan cepat disambut baik oleh Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus sebagai contoh yang kuat dari kepemimpinan AS untuk mengatasi tantangan kesehatan global.

"Saya memuji AS atas keputusan bersejarah untuk ekuitas vaksin ini, dengan memprioritaskan kesejahteraan semua orang di mana pun pada saat kritis," kata Tedros.

"Sekarang mari kita semua bergerak bersama dengan cepat, dalam solidaritas, membangun kecerdikan dan komitmen para ilmuwan yang menghasilkan vaksin covid-19 yang menyelamatkan jiwa," imbuhnya.

Keputusan ini diumumkan dalam pertemuan WTO yang berlangsung selama dua hari. India dan Afrika Selatan telah mendukung proposal pengabaian sejak Oktober, dengan dukungan dari sekitar 100 negara berkembang, tetapi negara-negara kaya telah memblokir perdebatan tentang masalah tersebut di dewan WTO's Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Trips).

Masih ada penolakan terhadap pengabaian paten di Uni Eropa dan Swiss. Pertemuan para menteri luar negeri G7 di London gagal menyepakati posisi bersama tentang masalah tersebut. Sebuah rencana aksi G7 menyerukan pendanaan yang lebih besar untuk skema distribusi yang dikelola PBB, Covax, dan untuk lisensi sukarela serta perjanjian transfer teknologi.

Para penentang pengabaian hak paten berargumen bahwa itu bukan hambatan utama pada produksi dan distribusi, serta persetujuannya dapat berdampak buruk pada insentif bagi perusahaan farmasi untuk memproduksi vaksin cepat di masa depan. Para pendukung berpendapat ini adalah langkah penting menuju kesetaraan yang lebih besar dalam distribusi vaksin dan ujian kepemimpinan AS di bawah Joe Biden.

baca juga: Vaksin Covid-19

Saat ini, satu dari empat orang di negara kaya telah menerima setidaknya satu dosis vaksin. Di negara berpenghasilan rendah, rasionya sekitar satu dari 500 orang.

"Penerapan pembebasan ini sangat penting untuk menyebarkan teknologi vaksin ke negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah, sehingga semua orang di seluruh dunia bisa mendapatkan akses ke vaksin dan pengobatan, secepat mungkin," kata direktur eksekutif dari Amnesty International USA Paul O'Brien.

"Dengan membalik posisi pemerintahan sebelumnya, Presiden Biden telah menjelaskan bahwa AS memprioritaskan nyawa orang daripada keuntungan perusahaan farmasi," tandasnya. (The Guardian/OL-3)